Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik AHY ke Pemerintahan Jokowi Dinilai Sarat Politik, Strategi Dongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 22/11/2022, 12:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kontra oleh rakyat.

Lewat kritikan tersebut, AHY dan Demokrat tengah menjalankan fungsinya sebagai partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau menjadi oposisi tapi tidak mengkritik, tidak keras, tidak menyentil kebijakan pemerintah, sama saja bukan oposisi," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (21/11/2022).

Baca juga: AHY: Kita Butuh Infrastruktur, tapi Jangan Semua Uang Negara buat Bangun Infrastruktur!

Namun demikian, kata Ujang, lewat sentilan-sentilannya, Demokrat juga punya kepentingan politik.

Partai berlambang bintang mercy itu dinilai tengah berupaya mendapatkan simpati rakyat yang kecewa dengan pemerintah. Harapannya, elektabilitas Demokrat dapat meningkat.

Dengan demikian, kalangan tersebut dapat memberikan suara mereka untuk Demokrat pada pemilu kelak.

"Vokalnya Demokrat itu bagian daripada untuk menaikkan strategi, untuk menaikkan agar Demokrat mendapatkan simpati publik. Kalau dapat simpati, efeknya adalah elektoralnya, elektabilitasnya tinggi, mendapatkan dukungan dari publik," ujar Ujang.

Baca juga: AHY: Setiap Berdialog dengan Rakyat, Semua Bilang Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

Menurut Ujang, kerasnya kritik yang berulang kali dilempar Demokrat ke pemerintah sudah mulai membuahkan hasil.

Elektabilits partai tersebut kini mulai merangkak naik. Menurut survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Oktober kemarin, tingkat elektoral Demokrat kini berada di tiga besar, mengekor PDI Perjuangan dan Gerindra, juga menggeser posisi Partai Golkar.

Oleh karenanya, Ujang meyakini, sentilan-sentilan AHY tak hanya sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah, tetapi untuk meraup keuntungan politik pribadi.

"Kritik oposisi ini untuk kepentingan politik pribadi dan partai juga," katanya.

Adapun AHY dan Demokrat tak sekali dua kali saja mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam pidato terbarunya di acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022), AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.

Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak yang harus menanggung beban berat.

"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.

Baca juga: Sentilan-sentilan AHY ke Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Ugal-ugalan hingga Kritik Infrastruktur

AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.

Dalam kesempatan yang sama, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti pemerintah yang menurutnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Dia juga berulang kali membandingkan era pemerintahan Jokowi dengan masa kepemimpinan sang ayah, SBY. Menurutnya, masa pemerintahan SBY lebih baik, bahkan rakyat merindukan kepemimpinan Presiden ke-6 RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com