Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi untuk Para Capres: Jaga Politik Tetap Adem, Jangan Panas

Kompas.com - 21/11/2022, 20:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) mendatang menjaga situasi politik tetap tenang saat berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 yang digelar di Solo, Senin (21/11/2022).

Menurut Jokowi, jika hal sulit dilakukan, minimal para capres dan cawapres menjaganya agar jangan sampai memanas.

Sebab, stabilitas politik dalam negeri erat kaitannya dengan situasi dunia yang masih dilanda krisis.

Baca juga: Jokowi Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI, DPR Yakin Tak Akan Ada Kekosongan Jabatan

"Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi, tadi secara blak-blakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengulang," ujar Jokowi, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau enggak bisa, paling banter ya anget (hangat) tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati situasi dunia sedang tidak normal," katanya lagi.

Sebelum Jokowi menyampaikan sambutannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat menyapa beberapa tokoh yang menghadiri Munas HIPMI.

Mereka antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Bahlil lantas menyebut ketiganya sebagai capres yang berpotensi maju pada pilpres mendatang.

Baca juga: Jubir Wapres: Jokowi dan Maruf Satu Irama, Tidak Ada Pertentangan

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyinggung soal kondisi 14 negara yang saat ini sudah meminta bantuan anggaran dari dana moneter internasional (IMF) dalam sambutannya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan situasi krisis moneter pada 1997/1998, yang mana ada lima negara meminta bantuan IMF.

"Itu hanya 5 negara itu sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66," ujar Jokowi.

"Dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya enggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu," katanya lagi.

Baca juga: Disebut Punya Tiket Maju Capres 2024, Puan: Alhamdulillah

Oleh karenanya, sekali lagi Jokowi mengingatkan para capres-cawapres membawa suasana politik menuju 2024 itu betul-betul dijaga tidak memanas.

Kepala negara mempersilakan apabila para capres dan cawapres saling memperdebatkan ide-ide dan inisiatif untuk bangsa. Terlebih, jika gagasan yang dibawa inovatif untuk kebaikan masyarakat.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu  mengingatkan supaya tidak ada politik identitas.

"Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan," kata Jokowi.

"Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi, jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan. Sangat berbahaya baagi negara sebesar Indonesia yg sangat beragam," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Gerindra Saat Cak Imin Ancam Bentuk Komposisi Baru jika Prabowo Duet dengan Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com