Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi untuk Para Capres: Jaga Politik Tetap Adem, Jangan Panas

Kompas.com - 21/11/2022, 20:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) mendatang menjaga situasi politik tetap tenang saat berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 yang digelar di Solo, Senin (21/11/2022).

Menurut Jokowi, jika hal sulit dilakukan, minimal para capres dan cawapres menjaganya agar jangan sampai memanas.

Sebab, stabilitas politik dalam negeri erat kaitannya dengan situasi dunia yang masih dilanda krisis.

Baca juga: Jokowi Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI, DPR Yakin Tak Akan Ada Kekosongan Jabatan

"Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi, tadi secara blak-blakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengulang," ujar Jokowi, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau enggak bisa, paling banter ya anget (hangat) tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati situasi dunia sedang tidak normal," katanya lagi.

Sebelum Jokowi menyampaikan sambutannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat menyapa beberapa tokoh yang menghadiri Munas HIPMI.

Mereka antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Bahlil lantas menyebut ketiganya sebagai capres yang berpotensi maju pada pilpres mendatang.

Baca juga: Jubir Wapres: Jokowi dan Maruf Satu Irama, Tidak Ada Pertentangan

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyinggung soal kondisi 14 negara yang saat ini sudah meminta bantuan anggaran dari dana moneter internasional (IMF) dalam sambutannya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan situasi krisis moneter pada 1997/1998, yang mana ada lima negara meminta bantuan IMF.

"Itu hanya 5 negara itu sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66," ujar Jokowi.

"Dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya enggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu," katanya lagi.

Baca juga: Disebut Punya Tiket Maju Capres 2024, Puan: Alhamdulillah

Oleh karenanya, sekali lagi Jokowi mengingatkan para capres-cawapres membawa suasana politik menuju 2024 itu betul-betul dijaga tidak memanas.

Kepala negara mempersilakan apabila para capres dan cawapres saling memperdebatkan ide-ide dan inisiatif untuk bangsa. Terlebih, jika gagasan yang dibawa inovatif untuk kebaikan masyarakat.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu  mengingatkan supaya tidak ada politik identitas.

"Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan," kata Jokowi.

"Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi, jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan. Sangat berbahaya baagi negara sebesar Indonesia yg sangat beragam," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Gerindra Saat Cak Imin Ancam Bentuk Komposisi Baru jika Prabowo Duet dengan Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com