Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2022, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa waktu yang akan menentukan terkait siapa sosok pendamping Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Ia juga enggan berandai-andai terkait dugaan adanya pihak yang hendak menjodohkan Prabowo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang.

Isu penjodohan Prabowo-Ganjar untuk Pilpres mengemuka beberapa waktu terakhir, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kedapatan memuji atau menyampaikan dukungan pada dua tokoh tersebut.

"Ya waktu tentu saja berjalan, nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Ganjar, Anies, dan Prabowo Cenderung Loyal

Tak menjawab lebih lanjut terkait isu tersebut, Muzani menjelaskan soal koalisi Gerindra-PKB.

Menurut Muzani, dua partai ini sudah mengikrarkan diri dalam perjanjian kerja sama politik pada 13 Agustus 2022.

Salah satu keputusan ikrar koalisi adalah Prabowo capres Gerindra dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah capres PKB.

"Kedua partai ini mengikatkan diri satu sama lain dalam kerja sama politik di pilpres 2024 untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: 4 Per 5 Pendukung Ganjar, Prabowo, dan Anies Loyal

Lebih lanjut, terkait pencapresan dari koalisi, Prabowo dan Muhaimin lah yang akan memutuskan.

Hal itu, menurut Muzani, diakomodasi dalam piagam koalisi Gerindra-PKB.

"Keduanya nanti akan membicarakan tentang siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden (dari koalisi)," kata Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Prabowo dan Ganjar bakal dijodohkan untuk berduet pada Pilpres 2024.

Catatan Kompas.com, dua tokoh itu memang sempat dipuji dan digadang menjadi capres oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: PKB Hormati Dukungan Jokowi kepada Prabowo, tapi...

Paling terkini, saat Jokowi mendukung Prabowo bisa menjadi presiden di 2024.

Jokowi menduga bahwa pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ujarnya lagi.

Baca juga: Merespons Survei Litbang Kompas, Gerindra: Puji Jokowi ke Prabowo Bukan Bertujuan Menang Pilpres

Pada Mei 2022 lalu, santer diisukan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ini bermula dari pernyataan mantan Wali Kota Solo itu dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V Relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Ketua Dewan Pembina Projo itu mengatakan, jangan terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan Jokowi ini pun diduga berupa kode restu ke Ganjar untuk melangkah ke Pilpres 2024.

Baca juga: Surya Paloh Mengaku Tak Iri Jokowi Sebut 2024 Jatah Prabowo

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Nasional
KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

Nasional
Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Nasional
KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Nasional
Petugas 'Door to Door' Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Petugas "Door to Door" Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

Nasional
KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

Nasional
Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Nasional
Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Nasional
10 Toilet Tambahan Disiapkan di Setiap Maktab Arafah

10 Toilet Tambahan Disiapkan di Setiap Maktab Arafah

Nasional
Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Lagi Nindy Ayunda Terkait Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal Dito Mahendra

Bareskrim Akan Periksa Lagi Nindy Ayunda Terkait Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal Dito Mahendra

Nasional
Menpan-RB Bertemu Pejabat Pemerintah Estonia, Bahas soal Pelayanan Publik Digital

Menpan-RB Bertemu Pejabat Pemerintah Estonia, Bahas soal Pelayanan Publik Digital

Nasional
Jokowi Cawe-cawe Pemilu tetapi Janji Hormati Pilihan Rakyat

Jokowi Cawe-cawe Pemilu tetapi Janji Hormati Pilihan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com