Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Nilai Pemilu 1999 Paling Jujur, Bebas, dan Adil

Kompas.com - 21/11/2022, 15:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 merupakan pemilu yang pelaksanaannya paling jujur, bebas, dan adil.

Muhaimin berpendapat, pemilu pertama di era Reformasi itu bisa berjalan secara demokratis karena diawasi oleh seluruh komponen masyarakat.

"Dalam kacamata saya, satu-satunya yang paling terbuka, jujur, bebas, dan adil adalah Pemilu tahun 1999. Kenapa demikian, karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Sambut Prabowo dengan Sapaan Capres, Muhaimin: Penghormatan Tertinggi untuk Tamu

Menurut pria yang biasa dipanggil Cak Imin itu, pada Pemilu 1999, masyarakat sangat antusias mendorong terwujudnya pemerintahan baru yang aspiratif.

Hal itu tercermin dari partisipasi politik yang sangat tinggi disertai keterlibatan banyak pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.

Cak Imin berpandangan, pengawasan tersebut akhirnya membuat praktik-praktik curang seperti politik uang "tidak laku" untuk menggoda para pemilih.

"Kalah oleh giroh, semangat kemandirian, kemauan, partisipasi rakyat," kata wakil ketua DPR tersebut.

Sementara itu, Cak Imin berpendapat, pemilu justru kerap diwarnai kecurangan setelah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Baca juga: Ragu Revisi UU ITE Diproses dengan Cepat, Formappi: Fokus DPR Tersedot Persiapan Pemilu

Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong para kandidat melakukan segala cara demi merebut suara pemilih, termasuk melakukan politik uang.

"Kalau sudah terjadi transaksi pemilihan dengan angka uang yang begitu besar, berarti hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang mahal yang dijual untuk kepentingan suara," kata Cak Imin.

Ia mengatakan, partai politik pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, adil, bebas, dan terbuka.

Cak Imin menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan PKB adalah membentuk Lembaga Saksi Pemenangan Nasional untuk mengawal suara yang diberikan masyarkat dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita menginginkan pemilu tahun 1999 terulang dengn baik, di mana seluruh pihak menjadi pengawas dan menjadi saksi dari transparansi pelaksanaan pemilu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com