JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 merupakan pemilu yang pelaksanaannya paling jujur, bebas, dan adil.
Muhaimin berpendapat, pemilu pertama di era Reformasi itu bisa berjalan secara demokratis karena diawasi oleh seluruh komponen masyarakat.
"Dalam kacamata saya, satu-satunya yang paling terbuka, jujur, bebas, dan adil adalah Pemilu tahun 1999. Kenapa demikian, karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Baca juga: Sambut Prabowo dengan Sapaan Capres, Muhaimin: Penghormatan Tertinggi untuk Tamu
Menurut pria yang biasa dipanggil Cak Imin itu, pada Pemilu 1999, masyarakat sangat antusias mendorong terwujudnya pemerintahan baru yang aspiratif.
Hal itu tercermin dari partisipasi politik yang sangat tinggi disertai keterlibatan banyak pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.
Cak Imin berpandangan, pengawasan tersebut akhirnya membuat praktik-praktik curang seperti politik uang "tidak laku" untuk menggoda para pemilih.
"Kalah oleh giroh, semangat kemandirian, kemauan, partisipasi rakyat," kata wakil ketua DPR tersebut.
Sementara itu, Cak Imin berpendapat, pemilu justru kerap diwarnai kecurangan setelah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Baca juga: Ragu Revisi UU ITE Diproses dengan Cepat, Formappi: Fokus DPR Tersedot Persiapan Pemilu
Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong para kandidat melakukan segala cara demi merebut suara pemilih, termasuk melakukan politik uang.
"Kalau sudah terjadi transaksi pemilihan dengan angka uang yang begitu besar, berarti hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang mahal yang dijual untuk kepentingan suara," kata Cak Imin.
Ia mengatakan, partai politik pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, adil, bebas, dan terbuka.
Cak Imin menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan PKB adalah membentuk Lembaga Saksi Pemenangan Nasional untuk mengawal suara yang diberikan masyarkat dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Kita menginginkan pemilu tahun 1999 terulang dengn baik, di mana seluruh pihak menjadi pengawas dan menjadi saksi dari transparansi pelaksanaan pemilu," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.