Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Banyak Kebijakan Aneh dan Ugal-ugalan, Dampaknya Ditanggung Rakyat

Kompas.com - 21/11/2022, 10:16 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.

Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang harus menanggung beban berat.

"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY saat berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022) dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.

Baca juga: AHY: Setiap Berdialog dengan Rakyat, Semua Bilang Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.

Padahal, menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban.

Rakyat, kata dia, tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar. Masyarakat hanya butuh makan yang layak, mendapat pekerjaan dan berpenghasilan, menyekolahkan anak, serta memperoleh layanan kesehatan.

"Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ucap AHY.

"Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap saat kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apa pun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja," lanjut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Baca juga: AHY: Yang Dibutuhkan Masyarakat Bukan Sesuatu yang Muluk-muluk...

AHY mengatakan, suara rakyat kecil tidak seharusnya dibungkam. Demikian pula dengan partai-partai politik, selayaknya mendapat ruang untuk berbicara.

Mantan perwira militer itu mengaku tak bermaksud memprovokasi masyarakat. Dia berkata hanya menyampaikan realita sebenarnya.

"Kita tidak ingin memprovokasi siapa pun, tidak. Kita hanya ingin menjadi partai yang rasional, ketika ada yang baik kita sampaikan itu baik. Tetapi ketika banyak yang tidak baik, banyak yang buruk, kita juga berani lantang menyampaikan harus diperbaiki," tuturnya.

AHY mengeklaim, partainya hadir untuk membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Dia mengaku, Demokrat berupaya mewujudkan kemajuan negara sekaligus mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

"Dua-duanya penting dan fundamental. Jangan dipaksakan salah satu dan mengorbankan yang lainnya, kasihan masyarakat kita," kata AHY.

Adapun AHY tak sekali ini saja mengkritik pemerintah. Berkali-kali pimpinan partai bintang mercy itu menyentil para penguasa.

Bahkan, dalam salah satu pidatonya, AHY pernah menyinggung bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak sebaik era ayahnya, Presiden SBY.

Dia sempat membandingkan pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

"Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai?" seru AHY di hadapan ribuan kader Demokrat saat memimpin rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

"Demokrat!" teriak para kader.

Baca juga: Tanda Tanya Cawapres Anies Baswedan, dari AHY, Aher, hingga Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com