Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/11/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan vaksinasi polio di beberapa wilayah termasuk Aceh, masih sangat rendah.

Hal ini terjadi karena beberapa alasan, salah satunya karena banyak orang tua yang takut anaknya terkena Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, hal ini diketahui usai pihaknya melakukan survei cepat kepada 30 rumah tangga (RT).

"Kenapa ibu-ibu rendah bawa anak untuk divaksin? Yang nomor satu takut kena KIPI. Itu (sekitar) 12 (rumah tangga) kalau tidak salah dari 30 yang menyatakan," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: Kemenkes: Anak Penderita Polio di Aceh Ototnya Mengecil, Bisa Jalan Meski Tertatih

Maxi menuturkan, mayoritas orang tua yang ditemui atau 25 rumah tangga dengan 30 anak menyatakan tidak pernah mengakses vaksinasi inactive polio vaccine/IPV. Pun akses untuk vaksin oral polio vaccine/OPV masih sangat rendah.

Selain masalah KIPI, masih banyak pula orang tua yang belum mengerti pentingnya vaksin polio untuk anak.

"(Ada juga karena) adat di sana, suaminya enggak mau kasih sebelum turun tanah, itunya (kakinya) belum jalan, itu enggak boleh. Kemudian yang lain lagi ada masalah keyakinan. Takut sakit, takut panas," ucapnya.

Alasan-alasan tersebut lantas membuat vaksinasi polio rendah. Di Aceh, cakupan vaksinasi polio sudah sejak 4 tahun terakhir dari 2019-2022.

Khusus OPV, terjadi kecenderungan makin banyak daerah yang menurun atau berada dalam kategori merah dari tahun ke tahun.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Polio di Aceh Cenderung Turun 4 Tahun Terakhir

"Itu kalau kita lihat di Aceh 4 tahun berturut-turut OPV (dosis) 1-4 kecenderungan terjadi makin banyak kabupaten/kota yang merah, apalagi untuk IPV justru memang hampir semua enggak jalan di Aceh," sebut Maxi.

"Ini 4 tahun terakhir dan kalau kita potret sejak 2013 kecenderungannya turun. Di 2022 kecenderungan mudah-mudahan mulai naik. Peran Bupati mulai ada tanda-tanda untuk naik," sambung Maxi.

Sebagai informasi, terdapat satu kasus KLB di Pidie, Aceh pada eorang anak berusia 7 tahun.

Anak tersebut terserang virus polio tipe 2 berdasar hasil sampel yang diterima Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK) dan hasil PCR.

Baca juga: Polio, Asal-usul Pemberantasannya di Indonesia

Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Tjandra Yoga Aditama mengatakan, sebelum kasus polio di Aceh, kejadian serupa pernah terjadi di Papua, dan bahkan masuk dalam "Disease Outbreak News (DONs)" WHO pada 27 Februari 2019.

Pada saat itu ada dua kasus terinfeksi circulating vaccine-derived poliovirus type 1 (cVDPV1) di Papua yang kedua virusnya berhubungan secara genetik (genetically-linked VDPV1 viruses).

Kasus pertama anak dengan kelumpuhan jenis acute flaccid paralysis (AFP) yang bermula pada 27 November 2018, dan kasus kedua adalah anak lain yang sehat tapi kontak di masyarakat (healthy community contact) di mana pada tinjanya ternyata positif VDPV. Lokasi tinggal kasus kedua adalah di desa terpencil berjarak 3-4 km dari kasus pertama.

"Tentu sekarang harus dilakukan upaya maksimal agar kasus di Aceh tidaklah merebak luas, dan kita sudah punya pengalaman panjang untuk mengendalikan polio di Indonesia," ucap Tjandra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Kasus Dokter Mawar, Menkes Minta TNI-Polri Beri Jaminan Keamanan bagi Dokter dan Nakes di Pelosok

Soroti Kasus Dokter Mawar, Menkes Minta TNI-Polri Beri Jaminan Keamanan bagi Dokter dan Nakes di Pelosok

Nasional
Abraham Samad: Anas Harus Buktikan, Katanya kalau Korupsi Bakal Digantung di Monas?

Abraham Samad: Anas Harus Buktikan, Katanya kalau Korupsi Bakal Digantung di Monas?

Nasional
Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Nasional
8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

Nasional
Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Nasional
Saat Jokowi Tegaskan 'Reshuffle' Kabinet Segera Terjadi...

Saat Jokowi Tegaskan "Reshuffle" Kabinet Segera Terjadi...

Nasional
Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Nasional
Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Nasional
Rasionalitas Pengecualian 'Presidential Threshold' bagi Partai Baru

Rasionalitas Pengecualian "Presidential Threshold" bagi Partai Baru

Nasional
Soal 'DPR Markus', Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Soal "DPR Markus", Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Nasional
Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Nasional
Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Nasional
Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Nasional
8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan 'Skandal Rumah Kaca' dan Ambisi Cawapres

8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan "Skandal Rumah Kaca" dan Ambisi Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke