Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Demokrat: Kami dan PKS Tak Mungkin Lepas dari Anies, Surya Paloh Sudah Berkorban Cukup Besar

Kompas.com - 17/11/2022, 11:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, pihaknya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin lepas dari calon presiden (capres) yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan.

Sebab, Demokrat dan PKS adalah simbol perubahan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat di tahun 2014.

"Partai Demokrat dan PKS adalah simbol perubahan sejak Presiden Jokowi memimpin sejak 2014, sehinga meski sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, tidak mungkin bisa lepas dari Demokrat dan PKS," ujar Syahrial dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).

Syahrial menyampaikan, platform sebagai agen perubahan dan perbaikan yang dibawa Anies hanya mungkin terwujud jika bersama-sama Demokrat dan PKS.

Baca juga: Menilik Peluang Gibran Dampingi Anies di 2024

Jika berselancar sendiri, apalagi bersekutu dengan status quo, kata Syahrial, misi sebagai agen perubahan dan perbaikan menjadi tidak sinkron.

Bahkan, bisa saja menciptakan keraguan dan kebingungan.

"Menurut saya, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh sudah berkorban cukup besar dengan mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata dia.

"Dan secara intensif bersama Demokrat dan PKS menciptakan format koalisi terbaik untuk pilihan rakyat," ujar Syahrial.

Maka dari itu, Syahrial menilai, apabila format dan komunikasi koalisi yang sudah dirancang antara Nasdem, Demokrat, dan PKS diganggu, dampaknya akan buruk di tingkatan akar rumput.

Baca juga: Pengamat: Gibran Tak Butuh Anies untuk Pilkada DKI, tapi Restu Megawati

Dia meminta agar Anies tidak tiba-tiba dianggap bakal berpasangan dengan tokoh tertentu setelah bertemu.

"Jangan karena Anies sedang bertemu dengan Luhut Panjaitan, lantas diamplifikasi bahwa Anies-Luhut cocok dipasangkan. Atau karena Anies ketemu Gibran, lantas diorkestrasi bahwa Anies-Gibran bisa jadi alternatif," kata dia.

Menurut Syahrial, kegenitan politik seperti itu lambat laun bisa menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang merupakan eks Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) 2024.

Nasdem pun menjajaki Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS. Kini, mereka tengah mencari sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com