Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/11/2022, 15:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali mengesahkan Leaders' Declaration atau Deklarasi Pimpinan pada Rabu (16/11/2022).

Salah satu poin penting Leaders' Declaration adalah kritik terhadap perang Rusia dan Ukraina. Negara-negara G20 menuntut Rusia segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

"Kami menyesalkan dengan sedalam-dalamnya agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina," demikian bunyi petikan Leaders' Declaration.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah Kita Bisa Sahkan G20 Bali Leaders Declaration

Dalam Leaders' Declaration disebutkan, mayoritas negara anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina. Sebab, perang tersebut memunculkan penderitaan warga yang luar biasa.

Perang Rusia-Ukraina juga memperburuk kerapuhan ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, serta meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

Para pemimpin negara sadar bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan. Namun, masalah keamanan yang ditimbulkan dari perang Rusia-Ukraina berdampak signifikan bagi ekonomi global.

"Perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global".

Oleh karenanya, penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral guna menjaga perdamaian dan stabilitas.

Seluruh negara di dunia juga harusnya mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan infrastruktur dalam konflik bersenjata.

"Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Resolusi damai konflik, upaya untuk mengatasi krisis, serta diplomasi dan dialog sangat penting. Zaman sekarang seharusnya tidak berperang," demikian bunyi Leaders' Declaration.

Baca juga: Diplomasi Mangrove ala Jokowi pada Hari Kedua KTT G20

Sebagaimana diketahui, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini. Acara puncak forum kerja sama ekonomi internasional itu digelar di Bali selama 15-16 November 2022.

Sebanyak 17 dari 20 pemimpin negara hadir dalam forum internasional itu. Sementara, tiga pemimpin negara yang tidak hadir yakni Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden terpilih Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador.

Presiden Vladimir Putin disebut tidak hadir karena alasan persoalan di dalam negeri yang perlu diselesaikan.

Dalam KTT, Presiden Joko Widodo setidaknya dua kali menyerukan penghentian perang. Sebabnya, ekonomi dunia tak akan pulih jika perang tak kunjung berakhir.

"Izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war (hentikan perang). I repeat, stop the war (saya ulangi, hentikan perang)," kata Jokowi saat membuka KTT G20 sesi ketiga, Rabu (16/11/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Saya Belum Dengar Larangan Buka Bersama Akan Dicabut

Mahfud: Saya Belum Dengar Larangan Buka Bersama Akan Dicabut

Nasional
Said Aqil: Larangan Buka Bersama Menyinggung Perasaan, Saya Mohon SE Dicabut

Said Aqil: Larangan Buka Bersama Menyinggung Perasaan, Saya Mohon SE Dicabut

Nasional
Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

Nasional
PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

Nasional
Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Nasional
Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk 'Over' Intervensi Pemerintah

Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk "Over" Intervensi Pemerintah

Nasional
Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Nasional
Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Nasional
Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Nasional
Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Nasional
Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Nasional
Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Nasional
Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Nasional
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Nasional
Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke