JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Partai Nasdem dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai semakin sulit yang diduga akibat manuver politik mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Selain itu, langkah Nasdem yang mencoba menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan oposisi turut menyulitkan posisi mereka dalam koalisi.
Baca juga: PT Transjakarta Diminta Hapus Sistem Tap In dan Tap Out
Sementara itu, kebijakan "tap in-tap out" Transjakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ditengarai terindikasi korupsi.
Kebijakan itu diduga merugikan masyarakat pengguna Transjakarta hingga mencapai Rp 1,6 miliar per hari.
Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju.
Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pascadeklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan.
"Suasana sekarang, Nasdem lebih membutuhkan tetap berada di kabinet daripada Pak Jokowi terhadap Nasdem," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).
Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini.
Sebab, hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem.
Baca juga: Paloh Curiga Ada Pihak yang Coba Framing Jokowi Emoh Sama Nasdem
Dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas. Namun, angkanya diprediksi tidak besar.
Diperkirakan, coat-tail effect atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang Nasdem.
Padahal, dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi.
"Tentu saja Nasdem akan berupaya keras agar tetap berada di dalam kabinet sampai akhir," ujar Ray.
Ray mengatakan, Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan.
Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.
Baca juga: Surya Paloh Tak Ingin Jokowi Ucapkan Selamat Tinggal meski Nasdem Capreskan Anies