Politisasi Agama Jadi Sorotan Komnas HAM dalam Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Internal Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Thantowi menyoroti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pemilu 2024 nanti.

Dia mengatakan, isu pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama akan semakin meningkat seiring dengan kontestasi politik yang semakin dekat.

"Isu-isu kebebasan beragama seringkali berkelindan dengan isu politisasi agama, intoleransi karena perbedaan pilihan politik misalnya, (melahirkan) persekusi dan lain-lain," ujar Pramono dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (14/11/2022).

"Itu yang jadi perhatian kita terkait dengan Pemilu sekaligus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan," sambung dia.

Baca juga: Giring Sebut PSI dan Golkar Sepakat Hindari Politisasi Agama

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 ini juga menyoroti tentang hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dia menekankan agar negara tak lupa ada kelompok disabilitas, masyarakat suku-suku terasing dan masyarakat yang terusir karena konflik sosial juga punya hak.

"Bukan hanya soal hak pilih warga negara, tetapi bagaimana hak pilih masyarakat yang misalnya kelompok disablitas (dan lainnya)," tutur Pramono.

Pramono juga menyebut akan menyoroti kandidat yang ikut dalam perhelatan Pemilu 2024 nanti, baik dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden.

Baca juga: Komnas HAM Akan Temui Jaksa Agung Bahas Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Belum Diproses

"Terkait dengan bagaimana kandidat-kandidat yang pernah menjadi pelaku kejahatan pelanggaran HAM misalnya pelaku kejahatan seksual, pelaku KDRT, bahkan pelaku ilegal mining, ilegal logging misalnya," ucap dia.

Diketahui, Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 yang baru terpilih telah menentukan sembilan prioritas kerja yang akan dilakukan dalam enam bulan kedepan.

Prioritas kerja tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna perdana mereka yang digelar hari ini.

Berikut 9 isu prioritas yang akan dikerjakan Komisioner Komnas HAM terpilih:

1. Pelanggaran HAM yang Berat;

2. Permasalahan HAM di Papua;

3. Konflik Agraria;