Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Komnas HAM Tetapkan 9 Isu Prioritas Kerja 6 Bulan Kedepan

Kompas.com - 14/11/2022, 20:26 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027 menetapkan sembilan isu prioritas kerja dalam enam bulan kedepan.

Isu prioritas tersebut diumumkan oleh Ketua Komisioner Komnas HAM terpilih Atnike Nova Sigiro dari hasil sidang paripurna perdana Komnas HAM.

"Dalam sidang kali ini juga memutuskan prioritas kerja setidaknya enam bulan ke depan," ujar Atnike dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).

Isu prioritas pertama yaitu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Baca juga: Atnike Nova Sigiro Resmi Jabat Ketua Komnas HAM 2022-2027

Kedua, Atnike mengatakan, permasalahan HAM di Papua juga turut menjadi isu prioritas yang akan dikerjakan oleh komisioner yang baru.

Ketiga, konflik agraria. Keempat, isu tentang kelompok marginal baik disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga atau PRT.

Kelima, perlindungan pembela HAM. Keenam, kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Isu ketujuh yaitu Bisnis dan HAM. Selanjutnya, isu antisipasi Pemilu 2024 dan terakhir Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2022-2024.

Baca juga: Komisioner Baru Komnas HAM Diminta Tancap Gas Selesaikan Utang Kasus HAM Berat

Selain mengumumkan program prioritas enam bulan kedepan, Atnike juga mengumumkan struktur kepemimpinan Komnas HAM yang telah diputuskan dalam rapat paripurna hari ini.

Berikut adalah struktur kepemimpinan Komnas HAM periode 2022-2027:

  • Ketua Atnike Nova Sigiro
  • Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Tanthowi
  • Wakli Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai
  • Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing
  • Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan
  • Komisioner Mediasi PRabianto Mukti Wibowo
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan merangkap Pengawasan Uli Pariluan Sihombing
  • Koordinator Subomisi Pemajuan HAM Anis Hidayat
  • Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina
  • Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian

Baca juga: Komisioner Baru Komnas HAM Terima 39 Laporan, dari Munir sampai IKN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com