Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemerintah Buat Regulasi Jelas soal Pemberian Obat Sirup, Persatuan Apoteker: Banyak Ibu Mengeluh

Kompas.com - 14/11/2022, 16:19 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker (Kampak) Merry Patrilinilla Chresna meminta pemerintah memberi regulasi yang jelas soal pemberian obat sirup pada anak.

Sebab, tidak semua obat sirup mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan diatilen glikol (DEG) yang diduga sebagai pemicu gagal ginjal akut pada anak.

Ia mengaku para apoteker kebingungan, sebab banyak orang tua yang mengeluh sulit mengobati anaknya dengan obat berbahan puyer.

“Tidak semua anak mau menerima (puyer), kadang dimuntahkan kembali, obat enggak masuk, dan anak enggak sembuh-sembuh,” tutur Merry dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Apoteker Sebut Tak Ada Regulasi yang Jelas Terkait Pemberian Obat Sirup pada Masyarakat

“Karena sirup bisa ditambah bahan lain sehingga rasanya lebih acceptable oleh anak-anak. Berbeda dengan puyer, dan ini jadi trouble, ibu-ibu jadi resah dan banyak mengeluh pada kami,” paparnya.

Di sisi lain, tak jelasnya regulasi pada pbat sirup yang tak ditarik membuat apoteker dilematis dalam memberi pelayanan pada masyarakat.

Terlebih di awal kasus gagal ginjal akut merebak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menarik semua peredaran obat sirup di pasaran.

Hal itu membuat banyak pihak mulai dari pemerintah daerah sampai kepolisian melakukan sidak ke apotek untuk menyita, dan mengawasi peredaran obat sirup.

Baca juga: Komunitas Konsumen Indonesia Gugat BPOM ke PTUN, Persoalkan Penjelasan tentang Obat Sirup

Kondisi tersebut, lanjut Merry, membuat apoteker ketakutan jika harus memberikan obat sirup pada anak.

“Ketika kami mau layankan, khawatir ternyata dianggap sebuah kesalahan. Padahal secara keilmuan kami bertanggung jawab. Profesi kami sudah disumpah,” ucapnya.

Ia pun memandang informasi Kemenkes serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kerap tak sama soal daftar obat yang dilarang.

Hal itu kian membingungkan para apoteker dan masyarakat. Sehingga memunculkan stigma bahwa semua obat sirup berbahaya dan tak layak dikonsumsi.

“Belum ada sampai saat ini surat edaran tertulis bahwa di luar beberapa item obat yang di re-call itu kami diperbolehkan, diizinkan melayankan pada pasien,” tandasnya.

Baca juga: Ketika Rakyat Jadi Korban Obat Sirup Tercemar, Industri dan Lembaga Saling Lempar

Diketahui hingga kini belum ada otoritas yang merasa bertanggung jawab atas penyakit gagal ginjal akut yang telah menewaskan 195 anak.

Ketua BPOM Penny K Lukito mengungkapkan telah menemukan cemaran bahan baku propilem glilok dengan cemaran etilen glikol mencapai 99 persen milik CV Samudra Chemical.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com