Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Diprediksi Kantongi Sedikit Limpahan Elektabilitas Anies, tapi Banyak Kehilangan Pemilih Moderat

Kompas.com - 14/11/2022, 13:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi, Partai Nasdem tak banyak mendapat limpahan elektoral atau coat-tail effect dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Di saat bersamaan, partai pimpinan Surya Paloh itu bakal kehilangan pemilih moderatnya. Sebab, mendukung Anies membuat Nasdem seolah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Nasdem mungkin akan menerima sedikit kelimpahan elektabilitas karena mendukung Anies sebagai capres," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

"Tapi saat yang sama, akan bisa membuat pemilih moderat Nasdem akan beralih jika wajah Nasdem terlihat oposisional dengan Pak Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Akankah Jokowi Benar-benar Meninggalkan Nasdem?

Ketimbang Nasdem, menurut Ray, pencapresan Anies lebih menguntungkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara elektoral.

Sebab, sama dengan Anies yang notabene dari kalangan oposisi, Demokrat dan PKS menempatkan diri sebagai partai kontra pemerintah sejak era Jokowi.

Sementara, Nasdem merupakan partai pendukung pemerintah sejak pemerintahan Jokowi periode pertama.

Oleh karenanya, Ray menduga, Surya Paloh bersikukuh tetap berada di barisan partai pendukung pemerintah karena tak ingin partainya kehilangan banyak pemilih Nasdem yang selama ini cenderung moderat.

"Memperlihatkan posisi Nasdem yang berbeda jauh dari pemerintah akan dapat menyulitkan posisi elektoral Nasdem," ujarnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Ada yang Bilang Jokowi Emoh ke Nasdem, Itu Sengaja Ingin Rusak Hubungan

Menurut Ray, Surya Paloh tak rela jika partainya didepak dari pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.

Kendati demikian, posisi Nasdem di kabinet dinilai tidak aman. Ray menduga, Jokowi akan mencopot menteri Nasdem selambat-lambatnya pada Februari 2023.

Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com