Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2022, 09:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara G20 mengukuhkan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dalam penyelenggaraan 2nd G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia.

Pengukuhan tersebut terlihat dari telah berhasilnya negara G20 membentuk dana pandemi (pandemic fund) oleh Gugus Tugas. Sejak dibentuk tanggal 8 September 2022, dana pandemi telah terkumpul lebih dari 1,4 miliar dollar AS atau Rp 21 triliun (kurs Rp 15.000/dollar AS).

Baca juga: Arsitektur Kesehatan Global dan Tantangan Basis Data

Komitmen finansial ini telah diumumkan oleh 24 negara donor dan 3 filantropi. Terbentuknya dana pandemi dinilai merupakan awal yang menjanjikan, untuk menyambut lebih banyak pihak berkontribusi pada dana tersebut.

"Melalui kerja sama keuangan dan kesehatan G20 hari ini, saya yakin telah memenuhi tujuan untuk membawa kita dari krisis ke arah perdamaian, dari trauma ke kemenangan, dari bencana ke pemulihan, dari penyakit dan kemiskinan ke kesejahteraan dan kemakmuran," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers, Senin (14/11/2022).

Budi menuturkan, pandemi Covid-19 memang telah mendominasi sebagian besar diskusi kebijakan domestik dan internasional selama beberapa tahun terakhir dan menjadi fokus utama Presidensi G20 Indonesia sepanjang tahun 2022.

Pandemi kata dia, telah menyadarkan semua pihak akan pentingnya kesehatan dan ekonomi, serta saling ketergantungan antar keduanya.

Baca juga: Proving Ground Standar Internasional Bekasi Mulai Dibangun Usai G20

Oleh karena itu diperlukan sinergi yang lebih kuat antara sektor keuangan dan kesehatan, untuk mencegah, mempersiapkan, dan menanggapi pandemi di masa depan, termasuk melalui dana pandemi.

"Dana Pandemi juga akan menyediakan pembiayaan untuk kapasitas PPR pandemi dengan mengatasi kesenjangan yang ada, sesuai dengan standar International Health Regulation," ucap Budi.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya berencana memperluas cakupan kinerja gugus tugas pada tahun 2023.

Adapun pada 2023, gugus tugas akan kembali diketuai bersama oleh Indonesia dan Italia yang mewakili perspektif ekonomi negara berkembang dan maju.

Pun akan terus memanfaatkan keahlian dari Badan Kesehatan Dunia, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional dan organisasi terkait lainnya, dengan dukungan dari Kepresidenan G20 India di 2023.

“Kami membahas cara terbaik untuk meningkatkan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan, termasuk menilai apakah akan memperluas cakupan Gugus Tugas serta tujuan utama untuk tahun 2023,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Menkes: Stok Vaksin Covid-19 Tersedia 6 Juta Dosis

Lebih lanjut dia menyatakan, penguatan arsitektur kesehatan global merupakan kebutuhan mendesak dalam memastikan sistem kesehatan di tingkat nasional, regional dan global, memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi pandemi di masa mendatang.

Dunia harus lebih siap untuk pandemi yang bisa datang kapan saja dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Kegagalan dalam penanganan pandemi dapat mengarah pada terjadinya gangguan stabilitas sosial dan politik, sebagaimana terjadi di sejumlah negara di dunia.

Diketahui, pertemuan JFHMM G20 ke-2 dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara anggota G20, undangan, dan organisasi internasional.

JFHMM ke-2 diselenggarakan dalam rangka untuk berdiskusi dan meminta update tentang beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Joint Finance and Health Task Force (JFHTF).

Update tersebut meliputi perkembangan dari pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) atau Pandemic Fund untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR); dan Koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan untuk PPR pandemi.

Pertemuan juga merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Juni 2022 dan Pertemuan Tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada bulan Oktober 2022, di Washington DC.

Baca juga: WHO Resmi Umumkan Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global, Ketahui Gejalanya

Sejak Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan bertemu pada bulan Juni 2022 dalam JFHMM ke-1, Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 telah membuat kemajuan dalam menjalankan mandatnya, termasuk dengan adanya Dana Perantara Keuangan baru untuk PPR Pandemi yang saat ini disebut Pandemic Fund. 

Gugus Tugas telah menyelesaikan satu tahun operasinya, di mana pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan saat ini juga memberikan kesempatan untuk menarik perhatian dunia atas upaya G20 dalam memastikan kesiapan dunia untuk menghadapi pandemi.

"Kami memiliki kesempatan untuk membahas pencapaian yang telah kami raih bersama untuk melakukan reformasi arsitektur kesehatan global dan hal lain yang penting untuk kita kerjakan," jelas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.