JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru mengharapkan kedatangan pemodal besar, di saat mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedang melawan pemodal besar tersebut.
Paloh menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS menyebabkan gagalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
"Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujar Paloh saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Paloh menjelaskan, pemodal besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem.
Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Nasdem, Surya Paloh: Mungkin Sibuk...
Jika iya, maka Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.
"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.
Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.
"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.
Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Partai Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS pada hari ini. Namun, deklarasi itu urung digelar.
“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).
Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat
Mardani mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.
Menurut dia, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.