Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sebut Telah Finalisasi Dapil 3 DOB di Papua untuk Masuk Perppu Pemilu 2024

Kompas.com - 11/11/2022, 14:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengeklaim bahwa pemerintah sudah memiliki versi final dari desain daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu.

Sebelumnya, pembuatan Perppu ini disepakati bersama oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, imbas pembentukan 3 provinsi/daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang berimbas pada berubahnya desain dapil di Bumi Cenderawasih pada Undang-undang Pemilu.

John mengatakan, finalisasi dapil di 3 provinsi baru itu telah diserahkan dalam konsiyering terakhir dengan parlemen dan penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kemendagri: Perppu Pemilu Belum Disahkan Menunggu Kejelasan Provinsi Papua Barat Daya

"Penyerahan kemarin supaya KPU bisa mengatur dapilnya. Jadi, KPU sudah bisa mulai mengatur dapil Papua Selatan sendiri, Papua Tengah sendiri, Papua Pegunungan sendiri, sehingga proses ini bisa berjalan," ungkap John kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jumat (11/11/2022).

"Dengan 3 kode wilayah diberikan, berarti dari Papua yang dulunya 1 dapil, sekarang sudah berbeda," ia menegaskan.

Finalisasi dapil ini tidak terlepas dari sahnya pembentukan 3 provinsi yang merupakan hasil pemekaran atas provinsi Papua induk.

Undang-undang yang mengatur pembentukan 3 provinsi tersebut disahkan oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 dan ditetapkan pada 25 Juli 2022 lewat UU Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022.

Baca juga: Pakar Desak Perppu Pemilu Dibuat Transparan, Singgung soal Penetapan Dapil

 

Mendagri Tito Karnavian pada Jumat pagi juga melantik 3 penjabat gubernur masing-masing provinsi itu, yakni

Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan; Nikolaus Kondomo untuk Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.

Mereka ditunjuk sebagai pj gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 115/P/2022 yang diteken pada Kamis (10/11/2022).

"Karena sudah dilaksanakan peresmian sekaligus pelantiikan 3 pj gubernur, artinya penyelenggaraan pemerintahan mulai sah dilaksanakan hari ini dan seterusnya ke depan," ungkap John.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.