Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Tidak Masalah, meski Tak Diundang HUT Nasdem

Kompas.com - 11/11/2022, 08:51 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Partai Demokrat menyatakan tidak masalah meskipun tak diundang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) partai Nasdem ke 11 pada Kamis (10/11/2022).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, perayaan ulang tahun Nasdem kali ini memang tidak mengundang partai lain. 

Meski demikian, Herzaki mengatakan, komunikasi kedua partai terus berlangsung. Setiap minggu, tim kecil dari Nasdem dan Demokrat bertemu guna membahas koalisi Pemilu 2024.

“Enggak (masalah) dong, semua open, semua saling komunikasi satu sama lain,” kata Herzaky saat ditemui awak media di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Demokrat Samakan Anies-AHY-Aher dengan Soekarno-Hatta-Sjahrir

Herzaky mengaku pihaknya memahami perayaan HUT Nasdem sebagai mekanisme internal partai. Menurutnya, setiap partai politik memiliki cara yang berbeda dalam melakukan konsolidasi.

Sebagaimana Nasdem, Herzaky menyebut perayaan HUT Demokrat juga digelar secara internal. Momentum itu digunakan untuk memantapkan internal partai.

“Karena jangan sampai pada saat berkoalisi, di dalamnya kami enggak solid,” tuturnya.

Herzaky mengatakan, saat ini komunikasi dan pertemuan kedua partai masih terus berjalan dan semakin dekat. Menurutnya, deklarasi Koalisi Perubahan hanya tinggal menunggu waktu.

Baca juga: Anies Hadiri Rangkaian HUT Nasdem di JCC, Langsung Diserbu Kader untuk Selfie

Terkait peluang bergabungnya partai lain, Herzaky menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS bersikap terbuka. Saat ini, ‘calon’ Koalisi Perubahan itu fokus memenuhi ambang batas calon presiden (presidential threshold) 20 persen.

“Karena ini sudah 28 persen bertiga, ini jadi fokus utama, tetapi kami kan partai terbuka semua, Demokrat, PKS, (dan Nasdem) semua sepakat, setara sejajar, sehingga tidak menutup diri harus si A si B,” ujar Herzaki.

Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem.

Juru Bicara PKS M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.

Baca juga: KIB Dekati PKS dan Demokrat, PAN: Kan Belum Tentu Siapa Capresnya

Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.

“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com