Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Siap Tampung Ganjar Duet dengan Anies, PDI-P Singgung Kaderisasi

Kompas.com - 11/11/2022, 07:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak sependapat jika ada partai yang ingin mengusung kader dari partai lain sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Hasto mengatakan sudah seharusnya partai politik menggembleng kader di internal partainya untuk mencetak calon pemimpin.

"Kaderisasi itu melekat di dalam fungsi partai. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh partai politik," kata Hasto ditemui di Surabaya, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?

Hasto menyatakan hal itu ketika ditanya soal pernyataan Nasdem yang siap menampung Ganjar Pranowo untuk diduetkan dengan bakal capres partainya, Anies Baswedan, jika tidak diusung PDI-P.

Adapun Ganjar adalah kader PDI-P yang namanya selalu muncul di urutan teratas pada hasil lembaga survei untuk menjadi capres pada Pemilu 2024. Sementara, PDI-P belum memutuskan calon yang akan diusung.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa aturan soal kaderisasi diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, menurutnya, Nasdem mestinya mengikuti aturan kaderisasi di internal demi menyiapkan pemimpin di masa depan.

Baca juga: Nasdem Ungkit Proses Usung Jokowi pada Pemilu 2014, Hasto: Kisah Lama Ada yang Gembira, Ada yang Sedih

Hal tersebut, tambah Hasto, justru ditunggu oleh rakyat yang memilih partai politik.

"Saya pikir ya setiap partai itu kan berdasarkan ketentuan konstitusi undang-undang saja itu kan melakukan proses kaderisasi bagi kader-kader internal partai, jadi fungsi pendidikan politik," jelasnya.

Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa PDI-P belum berpikir untuk pencapresan saat ini. Nantinya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan hal tersebut.

"Bagi PDI Perjuangan, konsentrasi utama bagi kami adalah kerja ke bawah hingga nanti Bu Mega mengambil keputusan capres cawapres yang akan diusung PDI-P," tegas Hasto.

Baca juga: Anies di Hadapan Kader Nasdem: Nanti Kita Jalan Bersama-sama Demokrat dan PKS

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya siap menampung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai cawapres untuk mendampingi eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Hal tersebut Willy sampaikan dalam program Gaspol bertajuk "Manuver Baru Nasdem, 'Bajak' Ganjar untuk Tandem Anies?" yang tayang di YouTube Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Awalnya, Willy mengatakan bahwa menentukan cawapres membutuhkan usaha yang lebih besar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com