Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/11/2022, 13:19 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum mantan Kepala Biro Divisi Pengamanan Internal (Kabiro Paminal) Polri Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa pernyataan Ismail Bolong yang mengaku telah ditekan oleh kliennya merupakan kebohongan.

Hal itu disampaikan Henry menanggapi pengakuan eks anggota Polres Samarinda itu yang mengaku dipaksa Hendra Kurniawan untuk membuat testimoni setoran uang tambang batu bara ilegal kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto.

“Ismail Bolong berbohong, itu satu keterangan dia itu cerita seperti orang mabuk. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau membuat memaksa untuk membuat seperti itu,” ujar Henry saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: IPW Duga Ismail Bolong Dapat Tekanan Saat Cabut Pengakuan Soal Setoran ke Kabareskrim

Namun demikian, Henry mengaku tidak mengetahui soal dugaan suap terkait setoran uang tambang batu bara ilegal kepada Kabareskrim.

Kuasa hukum Hendra dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu pun mempertimbangkan untuk mempolisikan Ismail Bolong.

“Saya hanya tanya sama Pak Hendra apakah benar anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti itu? Dia bilang dia enggak kenal," kata Henry.

"Itu fitnah! Dan kami sudah mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Hendra Kurniawan,” ujar dia.

Adapun Ismail menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto.

Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim.

Baca juga: IPW Duga Ismail Bolong Cabut Pernyataan soal Setoran Tambang Ilegal karena Ditekan

 

Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri, pada Februari 2022.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," ujar Ismail dalam video klarifikasi, seperti dilansir dari YouTube Tribunnews.com, Senin (7/11/2022).

Adapun video klarifikasi Ismail Bolong itu mencuat setelah ada video pengakuan awal Ismail yang viral di media sosial dan WhatsApp. Ismail, dalam video awal yang beredar, mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp 6 miliar.

Ismail Bolong yang juga mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.

Baca juga: IPW Minta Kabareskrim Dinonaktifkan Dulu Buntut Pengakuan Ismail Bolong

Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar setiap bulannya.

Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo masih belum memberikan tanggapan soal ramainya video dari Ismail Bolong itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang Richard Eliezer, Romo Magnis: Agar Putusan Jadi Semakin Adil

Bersaksi di Sidang Richard Eliezer, Romo Magnis: Agar Putusan Jadi Semakin Adil

Nasional
Pemerintah Selesaikan Peta Jalan Hilirisasi, Total Investasi Capai Rp 8.159 T

Pemerintah Selesaikan Peta Jalan Hilirisasi, Total Investasi Capai Rp 8.159 T

Nasional
47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

Nasional
Tak Campuri 'Reshuffle', PDI-P: Kalau Presiden Nilai Timnya Kompak, Pasti Dipertahankan

Tak Campuri "Reshuffle", PDI-P: Kalau Presiden Nilai Timnya Kompak, Pasti Dipertahankan

Nasional
ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Nasional
Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasional
Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Nasional
MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.