Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Dekati PKS dan Demokrat, PAN: Kan Belum Tentu Siapa Capresnya

Kompas.com - 10/11/2022, 13:16 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengakui tengah mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengungkapkan, komunikasi terus berlangsung selama calon presiden (capres) yang sah belum ditentukan.

“Semua kita goda lah. PKS, Demokrat, semua kita goda, masa enggak kita goda? Insya Allah tergoda,” ujar Yandri ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (10/11/2022).

Namun, ia menampik komunikasi politik pada dua partai politik (parpol) oposisi pemerintah itu bertujuan untuk menjegal langkah Anies Baswedan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita enggak ke sana. Kita mau koalisi. Kan belum tentu siapa capresnya,” katanya.

Baca juga: PAN Sebut KIB Pertimbangkan Usung Ganjar, Airlangga: Itu Kan Katanya PAN

Dalam pandangannya, Anies belum bisa resmi disebut sebagai capres. Pasalnya, pendaftaran capres belum dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, Partai Nasdem yang mengusungnya tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, dan tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama PKS dan Demokrat.

“Kalau masih deklarasi masih wacana-wacana, belum fix. Fix kalau didaftarkan ke KPU dengan syarat 20 persen dukungan. Baru itu sah,” ujarnya.

Terakhir, Yandri menegaskan bahwa komunikasi politik antar parpol untuk saling menggoda bukan suatu pelanggaran.

Sebaliknya, menurutnya, situasi itu justru baik untuk iklim demokrasi.

“Bukan karena berbeda, kita bermusuhan, atau kalau kita beda calon (presiden) bukan berarti kita tidak berkoordinasi. Tapi, kalau bisa sama-sama kan bagus,” kata Yandri.

Baca juga: Soal Pengusungan Capres, Zulhas: KIB Hati-hati, Enggak Grasak-grusuk

Diketahui, sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku ingin membuat KIB menjadi koalisi besar.

Upayanya adalah mengajak parpol lain untuk bergabung, termasuk Partai Demokrat.

Namun, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menolak tawaran tersebut.

"Kalaupun pada saat ini komunikasi tetap berjalan, tapi tampaknya sampai di saat tahap politik saat ini, ini sedang berbeda jalan," ujar Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Untuk diketahui, KIB saat ini dihuni oleh PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Demokrat dan PKS tengah berupaya membangun Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

Baca juga: Tunggu Partai Lain Gabung Koalisi, Zulhas: Kita Akan Umumkan KIB Plus-plus

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com