Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit "Dosa" Pemerintah ke Soekarno dan Keluarga, Hasto: Megawati Saja Tak Bisa Lanjutkan Kuliah

Kompas.com - 10/11/2022, 11:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BLITAR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung "dosa" pemerintah era Orde Baru kepada Presiden pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno dan keluarga.

"Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya," kata Hasto ditemui di Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

"Sampai misalnya, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," kata dia.

Baca juga: Hasto PDI-P: Gusdur Saja Mohon Maaf ke Keluarga Korban Tragedi 1965

Hasto menyampaikan hal tersebut ketika ditanya awak media mengenai apa alasan PDI-P memohon pemerintah sekarang meminta maaf kepada Soekarno beserta keluarga.

Menurut dia, PDI-P berharap pemerintah segera merespons permintaan itu dengan cara menyampaikan maaf.

Ia pun mengutip cerita soal keberanian Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.

"Ya kalau kita lihat, konstalasi yang terjadi pada tahun 60-an kan, konstelasi perang dingin. Gus Dur saja menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 65," ujar dia.

Oleh karena itu, PDI-P berharap kebenaran terhadap apa yang dialami Bung Karno beserta keluarga akan terungkap.

Baca juga: PDI-P Minta Negara Minta Maaf kepada Soekarno, Anggota DPR: Mengada-Ada

Hasto lantas mengutip semboyan Bung Karno dan Megawati yaitu "Satyam Eva Jayate" yang artinya kebenaran akhirnya akan menang.

"Kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita yang akan menang," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com