Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit "Dosa" Pemerintah ke Soekarno dan Keluarga, Hasto: Megawati Saja Tak Bisa Lanjutkan Kuliah

Kompas.com - 10/11/2022, 11:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BLITAR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung "dosa" pemerintah era Orde Baru kepada Presiden pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno dan keluarga.

"Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya," kata Hasto ditemui di Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

"Sampai misalnya, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," kata dia.

Baca juga: Hasto PDI-P: Gusdur Saja Mohon Maaf ke Keluarga Korban Tragedi 1965

Hasto menyampaikan hal tersebut ketika ditanya awak media mengenai apa alasan PDI-P memohon pemerintah sekarang meminta maaf kepada Soekarno beserta keluarga.

Menurut dia, PDI-P berharap pemerintah segera merespons permintaan itu dengan cara menyampaikan maaf.

Ia pun mengutip cerita soal keberanian Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.

"Ya kalau kita lihat, konstalasi yang terjadi pada tahun 60-an kan, konstelasi perang dingin. Gus Dur saja menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 65," ujar dia.

Oleh karena itu, PDI-P berharap kebenaran terhadap apa yang dialami Bung Karno beserta keluarga akan terungkap.

Baca juga: PDI-P Minta Negara Minta Maaf kepada Soekarno, Anggota DPR: Mengada-Ada

Hasto lantas mengutip semboyan Bung Karno dan Megawati yaitu "Satyam Eva Jayate" yang artinya kebenaran akhirnya akan menang.

"Kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita yang akan menang," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com