Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/11/2022, 20:37 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghapus lima pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tertanggal 9 November 2022.

Wamenkumham Eddy Hiariej mengungkapkan pasal-pasal itu dihapus setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.

“Satu adalah soal advokat curang, dua praktek dokter dan dokter gigi curang. Ketiga, penggelandangan. Empat, unggas dan ternak, dan lima adalah tindak pidana kehutanan, dan lingkungan hidup,” ungkap Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Wamenkumham Ungkap 3 Alasan Indonesia Perlu Punya KUHP Baru

Berdasarkan draf RKUHP yang diterima Kompas.com, pasal yang dihilangkan dari draf versi 6 Juli 2022 adalah Pasal 277 tentang unggas ternak yang berjalan ke lahan yang telah ditaburi benih.

Kemudian, Pasal 278 soal ancaman pidana denda atas hewan ternak tersebut.

Lalu, Pasal 344 dan Pasal 345 tentang tindak pidana lingkungan hidup.

Terakhir, Pasal 429 soal orang yang bergelandangan di tempat umum dan mengganggu ketertiban.

“Jadi dari 632 menjadi 627 pasal,” ucapnya.

Baca juga: Draf RKUHP Terbaru, Hukuman Penjara 6 Tindak Pidana Dikurangi, Ini Rinciannya..

Setelah menyerahkan draft terbaru pada Komisi III DPR, Eddy optimis RKUHP dapat segera disahkan.

Meskipun ada beberapa masukan dari anggota dewan, termasuk penambahan pasal terkait rekayasa kasus.

“Kami kira tidak ada masalah, dan minta untuk dipertegas mengenai beberapa penjelasan. Saya optimis, itu kalau ada sembilan item yang teman-teman dewan usulkan, saya kira sehari akan selesai kok,” tandasnya.

Adapun rapat pembahasan RKUHP bakal dilanjutkan 21 dan 22 November 2022.

Baca juga: Serahkan Draft RKUHP Terbaru, Wamenkumham: Unjuk Rasa Tak Jadi Persoalan

Selain menghapus lima pasal, pemerintah juga mengurangi ancaman pidana pada penodaan harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya ancaman pidana yang diberikan adalah 3,5 tahun, lalu berubah menjadi 3 tahun penjara.

Pemerintah juga menyematkan unjuk rasa sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berdemokrasi masyarakat.

Sementara penodaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ditambahkan dengan tindakan fitnah dan penistaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.