Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Serahkan Draft Terbaru RKUHP, dari 632 Pasal Jadi 627 Pasal

Kompas.com - 09/11/2022, 17:08 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan draft terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi 9 November 2022 pada Komisi III DPR.

Wamenkumham Eddy Hiariej mengatakan, ada perubahan jumlah pasal draft RKUHP terbaru dibandingkan versi 6 Juli 2022.

“Pada 6 Juli 2022 ada 632 pasal, hari ini ada 627 pasal,” ujar Eddy dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Eddy mengungkapkan, draft RKUHP terbaru diberikan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di 11 kota.

“Mulai dari Medan 20 September dan kemudian terakhir di Sorong pada tanggal 5 Oktober,” katanya.

Baca juga: Sosialisasikan RKUHP, Wamenkumham Singgung Pasal Obstruction of Justice Kasus Ferdy Sambo

Ia menjelaskan telah mengadopsi 53 masukan masyarakat dalam batang tubuh dan penjelasan.

Kemudian, terdapat empat hal yang mengalami perubahan dalam draft RKUHP tersebut.

Pertama, terkait reformulasi. Pemerintah menambahkan kata kepercayaan pada pasal-pasal yang mengatur tentang agama.

“Mengubah frasa pemerintah yang sah menjadi pemerintah, mengubah penjelasan Pasal 218 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden,” kata Eddy.

Baca juga: Pimpinan DPR Tak Yakin RKUHP Bakal Disahkan pada Masa Sidang Ini

Kedua, pemerintah juga menambahkan satu pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual.

“ini bentuk harmonisasi dan sinkronisasi karena kita telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah menghapus pasal-pasal tentang penggelandangan unggas dan ternak yang melewati kebun, serta dua pasal terkait lingkungan hidup.

Terakhir, pemerintah melakukan reposisi pada tindak pidana pencucian uang.

“Direposisi dari 3 pasal menjadi 2 pasal tanpa adanya perubahan substansi,” kata Eddy.

Baca juga: Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

Nasional
Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Nasional
TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

Nasional
9,9 Juta Gen Z 'Nganggur', Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

9,9 Juta Gen Z "Nganggur", Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

Nasional
Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Nasional
Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Nasional
Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Nasional
Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com