Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Berharap Deklarasi Koalisi dengan Demokrat-PKS Jadi Kado Ulang Tahun, tapi Batal

Kompas.com - 09/11/2022, 16:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya sebenarnya berharap deklarasi koalisi dengan Demokrat dan PKS terjadi pada 10 November 2022.

Sebab, bisa menjadi kado ulang tahun Nasdem yang jatuh pada 11 November 2022.

Akan tetapi, kenyataannya, deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS batal dilakukan pada 10 November 2022.

"Tanggal 10 itu, sebenarnya itu adalah harapan dari Partai Nasdem," ujar Ahmad Ali saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Sebut Rakyat Heran Surya Paloh Tak Maju Capres, Nasdem Tegaskan Partai Didirikan Bukan untuk Paloh

"Kenapa kami memilih tanggal 10 kemarin menjadi harapan itu? Karena tanggal 11-nya kan ulang tahun Nasdem. Tepatnya, besok tanggal 10, kita berharap itu jadi kado ulang tahun daripada Partai Nasdem," katanya lagi

Namun, Ali menjelaskan, Nasdem menghargai keputusan mitra koalisi seperti Partai Demokrat dan PKS.

Pasalnya, setiap partai memiliki mekanismenya masing-masing.

Oleh karenanya, Nasdem memilih untuk respect terhadap keputusan Demokrat dan PKS terkait deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

"Terburu-buru juga menjadi penting, tidak akan baik. Tapi berhati-hati, memberi rasa respect antara satu partai dengan partai lain, dengan cara menghargai mekanisme di internal," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Tak Mau Menang dengan Jatuhkan Orang atau Partai Lain: Tidak Mudah, tapi Harus

Kemudian, Ahmad Ali ingin semua partai dalam koalisi Nasdem-Demokrat-PKS nantinya memiliki rasa yang sama, baik itu rasa nyaman, rasa dihargai, ataupun perhatian.

Dengan demikian, kata Ali, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS kedepannya bisa berhasil memimpin Indonesia dengan memenangkan Pilpres 2024.

Untuk waktu deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, Ali masih belum mau membocorkannya.

"Kita menunggu hari baik," ucap Ahmad Ali.

Baca juga: Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan pada 10 November 2022.

Willy menjelaskan, sejumlah pertimbangan mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.

Diketahui, AHY tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Namun, Willy menegaskan bahwa proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.

Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” katanya.

Willy mengatakan, deklarasi koalisi paling cepat dilakukan akhir tahun 2022. Tetapi, proses deklarasi koalisi belum tentu dilakukan bersama ketiga parpol.

“Jadi tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai. Kita mengutamakan satu, spirit yang sama dengan nama Koalisi Perubahan. Kedua, skenario mana yang efektif. Skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas,” ujar Willy.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Akan Lakukan Simulasi Cawapres Bareng Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com