Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Desak Perppu Pemilu Dibuat Transparan, Singgung soal Penetapan Dapil

Kompas.com - 09/11/2022, 12:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay mendesak agar proses pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu dilakukan secara transparan.

Adapun pemerintah, DPR, dan para penyelenggara pemilu sepakat diperlukannya Perppu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai imbas pembentukan beberapa provinsi baru di Papua.

Perppu ini harus mengatur soal daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya yang menunggu waktu untuk disahkan, atau belum diatur dalam Lampiran UU Pemilu yang lama.

"Untuk melakukan pelaksanannya nanti, dari alokasi kursi dan penataan dapil, mereka harus lakukan dengan proses terbuka dan partisipatif. Kalau tidak kan ini hanya di kamarnya DPR," kata Hadar ketika dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Pemilu-Pilkada Digelar Tahun yang Sama, Pakar Usul KPU Daerah Tak Perlu Menjabat 5 Tahun

Perppu ditandatangani oleh Presiden RI. Namun, setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke parlemen untuk menetapkannya sebagai undang-undang dan dilaksanakan lewat mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.

DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu.

Hadar khawatir, pembahasan yang tertutup dan sepihak soal dapil dan alokasi kursi bakal membonsai aspirasi penduduk.

Sebab, utak-atik dapil dan alokasi kursi tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi politik, yang memungkinkan mana salah satu desain menguntungkan kubu politik tertentu dan desain yang lain bisa menguntungkan kubu lainnya.

UU Pemilu mengatur, dapil dan alokasi kursi untuk DPR RI serta DPRD provinsi akan ditetapkan lewat lampiran UU Pemilu dan ditentukan pembuat undang-undang.

Baca juga: Kesalnya PKS soal Gugatan Presidential Threshold UU Pemilu yang Segera Diputus MK

KPU RI sebagai penyelenggara pemilu hanya berwenang, berdasarkan UU yang sama, untuk menetapkan dapil dan alokasi kursi di tingkat kota/kabupaten.

"Bagaimana dengan partai-partai baru, aspirasi masyarakat yamg merasa 'kalau dapilnya begini merugikan suku kami, merugikan masyarakat kami yang potensinya terpilih partai tertentu'? Hal-hal seperti itu kan tidak ada (pembahasan), tahu-tahu sudah masuk dalam Lampiran saja," kata Hadar.

"Idealnya memang dikembalikan tugas ini (penataan dapil dan alokasi kursi) ke lembaga mandiri yaitu KPU, tapi kan ini sudah jadi aturan di undang-undang. Teruskan saja mereka (pembuat undang-undang) yang bekerja, tapi lakukan dengan proses yang akuntabel, transparan, partisipatif, deliberatif," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com