Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Melonjak, Pakar Sebut Efek Pemerintah Terlalu Abai

Kompas.com - 05/11/2022, 12:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman menilai pemerintah terlalu abai dengan mutasi Covid-19 yang masih terus terjadi.

Hal ini membuat kasus Covid-19 kembali meningkat mencapai 5.000 kasus per hari, saat subvarian Omicron XBB masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, akses vaksin booster (penguat) masih langka di rumah-rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan.

Baca juga: Menkes Sebut Ada Risiko Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun-Awal Tahun 2023

"Kalau abai jelas terlihat, dari komunikasi yang terlalu optimis tapi kurang membangun kewaspadaan. Termasuk kurangnya ketersediaan vaksin booster," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Adapun untuk mencegah penularan, Dicky menilai penerapan protokol kesehatan tetap paling relevan. Dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak.

Kemudian, dia menilai, pengaturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) perlu dilakukan. Adapun sisanya adalah tanggung jawab pemerintah, meliputi deteksi dini dan menyiapkan vaksin.

Baca juga: Selama Pandemi Belum Pernah Kena Covid-19? Ini Penyebabnya Menurut Sains

"Pemerintah melakukan deteksi dini dan melakukan upaya-upaya mitigasi lainnya dengan pembatasan, tapi tidak mesti dengan level PPKM, tapi konsisten komitmen penerapannya," ucap Dicky.

Setelah vaksin booster tersedia, Dicky kembali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan dan mencari vaksin tersebut, utamanya jika sudah mendapat vaksinasi primer sekitar 5-6 bulan yang lalu.

Pilihan vaksinasi tidak melulu harus vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA seperti Pfizer dan Moderna, namun bisa juga vaksin yang dikembangkan dengan protein rekombinan seperti Novavax atau bahkan Indovac.

Baca juga: Menkes: Kenaikan Kasus Covid-19 Didorong Varian Baru, XBB hingga BQ.1

"Ini saya sudah kasih rekomendasi juga, saran ke pemerintah supaya kalau Indovac bisa segera (disediakan), karena data ilmiahnya cukup mendukung," beberapa Dicky.

Sebagai informasi, per Jumat (4/11/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir. Totalnya kini mencapai 6.512.913 kasus sejak 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 2.036 kasus. Kemudian Jawa Barat 718 kasus, Jawa Timur 685 kasus, Banten 487 kasus, dan Jawa Tengah 426 kasus.

Sementara itu, kasus aktif naik 2.025 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 34.155 kasus aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com