Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Jokowi Jadi Ketum PDI-P, Hasto: Provokator Politik, Itu Mau Memecah Belah

Kompas.com - 04/11/2022, 21:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap pihak yang mengumbar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDI-P sebagai provokator politik.

Sebelumnya beredar isu di media sosial dengan tagar #MegaDikudeta. Isu tersebut kemudian melebar kepada diskursus bahwa Jokowi bakal gantikan Megawati memimpin PDI-P.

"Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Isu Jokowi Jadi Ketua Umum PDI-P, Ganjar: Itu Sangat Ngawur

Hasto mengungkapkan bahwa partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum).

Di PDI-P, lanjut Hasto, pemilihan ketum harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai.

Dia pun menyinggung Megawati yang menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDI-P.

"Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima," jelasnya.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan bahwa Megawati selalu terpilih secara aklamasi menjadi ketum PDI-P dalam kongres partai. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa Presiden kelima RI itu masih diinginkan memimpin PDI-P.

"Bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai, dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput. Karena kepemimpinan Bu Mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu," ucap Hasto.

Baca juga: Isu Jokowi Jadi Ketum PDI-P, Gibran: Enggak Ada Tanggapan

Diberitakan sebelumnya, muncul tagar #MegaDikudeta yang isinya desakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Dalam perbincangan di tagar itu, Jokowi diminta menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Terkait isu ini, Ganjar meminta agar relawan tidak mencampuri urusan partai.

Ganjar mengatakan, PDI-P memiliki aturan sendiri terkait ketua umum.

Baca juga: Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Gantikan Megawati, PDI-P: Harus Diwaspadai Mas Ganjar, Relawan Coba Adu Domba

"Enggak boleh, semua harus tertib. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu," ujar Ganjar, Senin (31/10/2022), dikutip dari Kompas TV.

"Sebaiknya relawan tidak mencampuri urusan yang ada di partai," kata dia.

Ia pun meminta tidak ada pihak yang memprovokasi dan mengadu domba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com