Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Wakili Jokowi Terima Penghargaan Perdamaian dari Abu Dhabi Forum for Peace

Kompas.com - 02/11/2022, 22:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Al Hasan bin Ali untuk Perdamaian dari Abu Dhabi Forum for Peace (ADFP) yang diserahkan langsung oleh Presiden ADFP Syekh Abdullah bin Bayyah di Abu Dhabi, Rabu (2/11/2022).

Ma'ruf mengatakan, terpilihnya Jokowi sebagai penerima anugerah perdamaian tersebut adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia dan rakyatnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Jemaah Haji Indonesia

Ma'ruf berharap, penghargaan ini dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalankan amanah konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Sekali lagi, terima kasih dan semoga ADFP dapat terus berkembang dan menjadi wadah bagi seluruh cendekiawan, pemimpin, dan pemikir muslim di dunia dalam menciptakan budaya damai,” kata dia.

Dalam pertemuan dengan Syekh Abdullah, Ma'ruf menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab melalui ADFP dalam mempromosikan Islam moderat untuk menciptakan perdamaian dunia.

"Situasi global saat ini yang penuh tantangan membutuhkan komitmen dari seluruh negara untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan mengedepankan solusi damai,” ujar Ma'ruf.

Ia menuturkan, salah satu contoh kerja sama antara Indonesia dan UEA dalam mempromosikan Islam moderat adalah pengiriman imam dari Indonesia ke UEA yang jumlahnya sudah mencapai 70 imam dari target 200 imam.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tinjau Proyek Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Selain itu, kedua negara juga bekerja sama membangun replika Masjid Syekh Zayed dan Islamic Center di Solo yang rencananya akan diresmikan oleh Jokowi dan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada pertengahan November 2022 ini.

"Kerja sama Indonesia dan UEA juga akan diwujudkan melalui pendirian School of Future Studies di Indonesia oleh Mohammed bin Zayed University for Humanities (MBZUH) bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Syekh Abdullah menyampaikan bahwa Jokowi dipilih untuk menerima penghargaan karena selama ini dianggap mampu menjaga perdamaian dan memelihara kerukunan di Indonesia.

“Penghargaan ini juga sebelumnya kami berikan kepada sejumlah tokoh global yang memang berhak untuk menerimanya. Penghargaan Al Hasan bin Ali untuk Perdamaian ini merupakan simbol dan bahkan satu-satunya penghargaan yang diberikan dalam model ini,” tuturnya.

Baca juga: Kisah Rufina, Pekerja Migran Indonesia yang Berhasil Dipulangkan dari Abu Dhabi

Syekh Abdullah pun menjelaskan, pemilihan nama Hasan bin Ali tidak lepas dari sejarah kepahlawanan cucu Nabi Muhammad SAW itu yang pernah mendamaikan konflik besar dua kubu di tanah Arab yakni Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib.

ADFP merupakan sebuah forum/organisasi yang didirikan pada 2014 untuk menanggapi sejumlah tantangan yang dihadapi komunitas Muslim global.

Forum ini didedikasikan untuk memperkuat narasi teologis Islam tentang pembangunan perdamaian dan toleransi di tengah pluralisme agama di dunia.

Sejak didirikan, sejumlah inisiatif antaragama dan perjanjian resmi telah dicapai, seperti Deklarasi Marrakesh, Perjanjian Kebaikan (Alliance of Virtue) di Washington D.C. pada 2018, dan Declaration of Human Fraternity pada 2019 yang ditandatangani oleh Grand Syeikh Al Azhar dan Paus Fransiskus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com