Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2022, 19:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, penduduk di ibu kota baru Indonesia diperkirakan ada 200.000 jiwa pada 2024.

Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja dan pendatang dari luar IKN.

Menurut Bambang, 200.000 jiwa itu akan disebut warga IKN pada 2024.

"Kira-kira 200.000-an penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200.000-an. Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi," ujar Bambang usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Angkutan Transportasi Umum Rute Balikpapan-IKN Diluncurkan, Segini Tarifnya

Bambang menjelaskan, populasi warga di IKN menjadi hal penting karena menyangkut investor.

Dengan populasi yang ideal, maka bisa meyakinkan investor untuk datang ke IKN.

"Artinya kita akan membentuk satu populasi yang cukup untuk investor untuk berusaha lah," kata Bambang.

Secara komposisi, populasi ideal Kota Nusantara yang akan didorong oleh Otorita IKN terdiri dari para aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, penduduk lokal, pekerja dan warga di luar kriteria tersebut.

Baca juga: Biaya Bangun Infrastruktur Dasar IKN Membengkak Jadi Rp 58 Triliun

Bambang mencontohkan, para guru dan tenaga kesehatan yang akan bekerja di sekolah maupun rumah sakit di IKN.

"Nah itu kita tadi lihat petanya semuanya itu sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya (untuk) ASN, TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu. Dan juga masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat," jelas Bambang.

Sejalan dengan penetapan populasi IKN, pemerintah pun memastikan pembangunan fisik IKN segera dimulai pada Januari 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Klaim Tak Pernah Ngotot soal Cawapres Anies Harus dari kadernya

PKS Klaim Tak Pernah Ngotot soal Cawapres Anies Harus dari kadernya

Nasional
Ade Armando: PSI Ini Seperti LSM yang Berubah Jadi Partai Politik

Ade Armando: PSI Ini Seperti LSM yang Berubah Jadi Partai Politik

Nasional
Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

Nasional
Keakraban Jokowi dan Anwar Ibrahim, Saling Sebut Sahabat dan Blusukan Bareng

Keakraban Jokowi dan Anwar Ibrahim, Saling Sebut Sahabat dan Blusukan Bareng

Nasional
Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

Nasional
Candaan 'Koalisi Permanen' Sejumlah Menteri di Malaysia...

Candaan "Koalisi Permanen" Sejumlah Menteri di Malaysia...

Nasional
Langkah Pemerintah di Tengah Banyaknya Kasus TPPO

Langkah Pemerintah di Tengah Banyaknya Kasus TPPO

Nasional
Dinamika Pilpres dan Kontestasi Nir-Gagasan

Dinamika Pilpres dan Kontestasi Nir-Gagasan

Nasional
Serba-serbi Rakernas PDI-P: Kompaknya Mega-Jokowi dan Masuknya AHY di Bursa Cawapres Ganjar

Serba-serbi Rakernas PDI-P: Kompaknya Mega-Jokowi dan Masuknya AHY di Bursa Cawapres Ganjar

Nasional
18 Laporan Transaksi Mencurigakan Jadi Prioritas Satgas TPPU, Nilainya Rp 281,6 T

18 Laporan Transaksi Mencurigakan Jadi Prioritas Satgas TPPU, Nilainya Rp 281,6 T

Nasional
Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

Nasional
BP2MI: Perlu Pemahaman Hukum yang Sama Berantasan Perdagangan Orang di ASEAN

BP2MI: Perlu Pemahaman Hukum yang Sama Berantasan Perdagangan Orang di ASEAN

Nasional
Mahfud Ingatkan Pejabat, Pengacara agar Tak Halangi Pengungkapan Pencucian Uang

Mahfud Ingatkan Pejabat, Pengacara agar Tak Halangi Pengungkapan Pencucian Uang

Nasional
2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com