JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan sepak bola di Indonesia.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, jika tidak ada langkah konkret terkait itu dalam waktu tiga bulan, Komnas HAM merekomendasikan agar Jokowi membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Jika dalam waktu 3 bulan tidak diambil langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, maka Komnas HAM merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI," kata Anam dalam konferensi pers, Rabu (2/11/2022).
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: PT LIB dan Broadcaster Abaikan Keselamatan dan Keamanan
Menurut Anam, rekomendasi ini penting untuk menjamin profesionalitas dan tidak mengulangi kejadian di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menyebabkan sedikitnya 135 orang meninggal dunia.
Hasil investigasi Komnas HAM memang menemukan bahwa match commisioner pertandingan Arema FC vs Persebaya tidak memiliki lisensi untuk menyelenggarakan pertandingan.
Anam menegaskan, pertandingan sepak bola haruslah diselenggarakan secara aman, di mana salah syaratnya adalah dikelola oleh perangkat pertandingan yang memiliki lisensi.
"Sehingga dia bisa diuji kemampuannya, diuji komitmennya ya, diuji juga skill dan sebagainya, kalau tidak ada itu bagaimana dia bisa memastikan aman tidak aman," ujar Anam.
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: PT LIB dan Broadcaster Abaikan Keselamatan dan Keamanan
Anam pun tak ambil pusing mengenai anggapan bahwa rekomendasi pembekuan itu dapat memberatkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dunia sepak bola.
"Banyak orang yang sudah kehilangan nyawa dan luka-luka," kata dia.
Selain itu, ada tiga rekomendasi lagi yang diberikan Komnas HAM kepada Jokowi.
Pertama, Komnas HAM merekomendasikan Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sepak bola di Indonesia sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan HAM serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia.
Kedua, membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola di Indonesia agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI.
Baca juga: Soal Kanjuruhan, Komnas HAM: Jika Aparat Sabar, Tidak Ada Tragedi yang Memilukan
"Sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat, penting untuk dilakukan membentuk tim independen ini," kata Anam.
Ketiga, melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola sepak bola secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bntuk jaminan supaya peristiwa tragedi Kanjuruhan tidak berulang.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022).