Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan yang Akhirnya Bicara soal Dewan Kolonel Setelah Sanksi Dijatuhkan

Kompas.com - 02/11/2022, 05:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Politik Puan Maharani akhirnya angkat bicara soal "Dewan Kolonel" yang terkena sanksi oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P.

Puan menyatakan, Dewan Kolonel dianggap sudah berakhir setelah disanksi. 

"Sudah selesai, PDI-P solid. Enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Puan Maharani Ke Dewan Kolonel: Ikuti Perintah Ketum

Jawaban Puan itu disampaikan setelah ia selesai berolahraga bulutangkis di area Sport Center, atau serupa Gelanggang Olahraga milik Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua DPR RI ini juga menegaskan, semua kader akan tegak lurus dengan aturan partai yang salah satunya kesepakatan untuk mengikuti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Intinya kita PDI-P solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata dia.

Butuh waktu lebih dari satu minggu bagi publik untuk mendengarkan respons Puan terhadap Dewan Kolonel, setelah forum itu dikenakan sanksi pada Senin (24/10/2022) di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta.

Masih lekat dalam ingatan ketika Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menjatuhkan sanksi keras kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Ngaku Masih Kader Golkar, tapi Dukung Puan Presiden

Empat kader PDI-P yang juga anggota Dewan Kolonel yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Keempatnya merupakan anggota DPR Fraksi PDI-P yang menyatakan terang-terangan kepada media massa mendukung Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Dukung mendukung capres itu lah yang menjadi awal mula terbentuknya sebuah forum bernama "Dewan Kolonel".

Dukung boleh saja...

Meskipun menilai masalah Dewan Kolonel sudah selesai, Puan juga memberikan komentar soal adanya dukung mendukung tokoh internal PDI-P untuk maju capres.

Baca juga: Usai Bertemu Airlangga, Puan Akan Safari Politik ke PPP dan PAN

Menurut dia, sejatinya hal tersebut tidak menjadi soal asalkan seluruh kader tetap menghormati keputusan Megawati pada akhirnya.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024, namun semua itu kita sebagai anggota PDI-P akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com