Kerap Dapat Aduan soal "Restorative Justice", Mahfud: Dalam Batas Tertentu Enggak Bisa Dirembuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, restorative justice tak bisa sembarangan diberlakukan dalam hukum pidana di Indonesia.

Mahfud menyampaikan bahwa restorative justice tak bisa dinegosiasikan dalam tindak pidana berat.

“Restorative justice itu enggak sembarangan. Kalau orang membunuh orang, restorative justice enggak bisa (diberlakukan),” ujar Mahfud MD dalam Konferensi Nasional Keadilan Restoratif, dikutip dari YouTube ICJRid, Selasa (1/11/2022).

Menurut dia, banyak anggota masyarakat yang belum memahami konsep keadilan restoratif, termasuk para pengacara.

Baca juga: Mahfud Sebut Jokowi Pernah Ingin Terbitkan Perppu KPK, ICW Nilai Hanya Cari Simpati

Mahfud mengaku menerima banyak aduan dari para pengacara yang menyatakan bahwa kasus pidana tertentu sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui restorative justice.

“Di dalam hukum pidana, dalam batas-batas tertentu itu enggak bisa dirembuk. Kejahatan kok mau dirembuk,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa restorative justice tidak bisa menjadi pilihan penyelesaian kasus-kasus besar.

“Restorative justice itu (kemudian diartikan) negosiasi pasal, negosiasi penjara, bukan itu,” kata Mahfud menegaskan.

Baca juga: Soal Usul Restorative Justice Johanis Tanak, Firli: Pendapat Bisa Saja Dibahas, tapi...

Di sisi lain, ia mengungkapkan, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sering menjalankan restorative justice untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Tanpa budaya itu, aparat penegak hukum bakal kesulitan memproses semua persoalan masyarakat.

“Coba kalau tidak ada restorative justice, ada ini diselesaikan polisi, pengadilan, enggak cukup,” ujar Mahfud MD.

Baca juga: Pernah Usulkan Restorative Justice untuk Kasus Korupsi, Johanis Tanak: Itu Cuma Opini