Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Hasil Musra yang Dipercepat Bukan Permintaan Jokowi

Kompas.com - 01/11/2022, 07:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, rencana mempercepat penyampaian hasil Musyawarah Rakyat (Musra) bukan atas permintaan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pelaksanaan Musra yang jadwalnya menjadi lebih maju dari sebelumnya murni karena situasi politik yang semakin dinamis.

"Permintaan percepatan hasil Musra itu bukan dari Presiden Jokowi," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (31/10/2022).

"Soal percepatan Musra itu karena kami menilai dinamika politik terjadi percepatan yang luar biasa. Sehingga kami memandang perlu untuk melalukan penyesuaian-penyesuaian," kata dia.

Baca juga: Diunggulkan Jadi Capres di Musra Riau, Sandiaga: Jadi Pertimbangan Parpol

Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Budi Arie mengatakan, meski dipercepat, panitia hingga saat ini tetap menjadwalkan Musra bisa digelar di seluruh Indonesia.

"Karena dari hasil Musra, kami tidak sebatas hanya mendapat nama-nama capres atau cawapres untuk Pilpers 2024, tetapi yang jauh lebih penting kami mendapat input dan masukan apa yang menjadi kehendak rakyat di daerah-daerah," kata Budi Arie.

"Dari mulai isu pendidikan, kesehatan, soal tanah yang HGU-nya sudah habis untuk di berikan kepada rakyat untuk mengelola dan berbagai isu kerakyatan lainnya," ujar dia.

Sebelumnya Budi Arie mengatakan, laporan hasil akhir Musra akan dipercepat pelaksanaannya.

Baca juga: Ganjar Masuk 3 Besar Bursa Capres Musra Riau, Relawan Jokowi: Sanksi Tak Pengaruhi Dukungan Masyarakat

Semula, laporan akhir Musra akan dilakukan pada pekan kedua Maret 2023. Namun, pihaknya memutuskan untuk mempercepat penyampaian laporan menjadi pada pekan keempat Januari 2023.

“Kami akan mempercepat dari yang awalnya Maret 2023 menjadi Januari 2023. Inilah dinamika politik, memang banyak sesuatu di luar prediksi,” ujar Budi Arie dalam pemaparan hasil Musra 3 di kawasan Sudirman pada Rabu (26/10/2022).

Dia pun mengungkapkan, Musra terakhir akan digelar di Istora Senayan Jakarta dan rencananya dihadiri oleh Presiden Jokowi

Para relawan akan melaporkan hasil yakni siapa nama capres dan cawapres yang dirangkum dari keinginan peserta Musra seluruh Indonesia.

Awak media sempat menanyakan apakah jadwal yang dimajukan ini berkaitan dengan deklarasi Partai Nasdem yang telah menetapkan Anies Baswedan Sebagai capres yang diusung pada Pemilu 2024.

Namun, Budi Arie hanya kembali menyinggung soal dinamika politik yang sangat cepat akhir-akhir ini.

Baca juga: Nama Jokowi Tak Muncul di Bursa Capres Musra 3, Panitia: Mungkin Masyarakat Sudah Paham

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com