Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Waktu Sepekan kepada Mentan untuk Cek Stok Beras

Kompas.com - 31/10/2022, 20:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan pengecekan ketersediaan beras nasional.

Jokowi memberikan waktu sepekan kepada Syahrul untuk memastikan ketersediaan stok di lapangan.

"Bapak Presiden ngecek seperti apa sih ketersediaan, dan kondisi harga yang ada. Cenderung ada dinamika yang cukup bagus. Dari data dan neraca yang kami miliki, dari standing drop pakai satelit, kita punya ketersediaan beras kita cukup," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/10/2022).

"Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden satu minggu ini untuk ngecek kembali, memfaktualisasi bersama seluruh jajaran yang ada, bersama gubernur, para bupati untuk mempersiapakan," lanjutnya.

Baca juga: Mentan: Jika Ada yang Bilang Stok Beras Menipis, Suruh Datang ke Kementan

Syahrul mengatakan, presiden memerintahkan kembali mengamankan stok beras. Dia pun optimistis target cadangan beras dari kepala negara bisa tercapai.

Syahrul menuturkan, dirinya sudah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Bulog dan Bappenas untuk memeriksa ketersediaan beras di lapangan.

"Saya sangat yakin ketersediaan cukup bahwa data yang ada inilah saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar, boleh tanya semuanya kita tidak pernah ada lahan yang busuk, yang tidak ada lahan yg bencana maksimal, oleh karena itu masih sama hasilnya," tuturnya.

Syahrul mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 60 persen stok beras nasional ada di masyarakat.

Baca juga: Mentan: Jika Ada yang Bilang Stok Beras Menipis, Suruh Datang ke Kementan

Sementara itu, hasil panen beras nasional sepanjang Maret-April sebanyak 18,3 juta ton.

Untuk hasil panen pada Agustus-Oktober tercatat lebih dari 13 ton.

"Nah sekarang dinamikanya harus dijaga agar betul-betul data itu secara faktual Bulog akan serap. Memang daya serap Bulog dimintakan untuk diakselerasi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com