Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Temui Jokowi di Istana, Muhaimin Iskandar Sampaikan 4 Rekomendasi PKB untuk Pemerintah

Kompas.com - 31/10/2022, 12:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar beserta jajaran pengurus partainya diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (31/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar melaporkan soal pertemuan kader PKB di Jakarta pada akhir pekan kemarin.

"Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang di Jakarta tiga hari kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif dan eksekutif, berkumpul di Jakarta dan menyampaikan hasil dari pertemuan itu," ujar Muhaimin dalam keterangannya usai bertemu Jokowi.

"Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan," katanya lagi.

Baca juga: Cak Imin dan Elite PKB Temui Jokowi di Istana

Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin Iskandar, tenang subsidi BBM.

Muhaimin Iskandar menyampaikan kepada Jokowi, apakah memungkinkan jika sepeda motor mendapatkan subsidi.

"Sepeda Motor harga BBM-nya jadi turun, untuk khusus sepeda motor. Dan angkutan umum. Tapi, tadi masih dihitung lagi karena pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ujarnya.

Rekomendasi kedua adalah soal pupuk. Muhaimin mengungkapkan, pupuk menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama partai di daerah.

Menurut Muhaimin Iskandar, saat ini kesulitan pupuk sudah sampai pada level ketiadaan pupuk di daerah.

"Tadi lagi dicari jalan keluar, karena memang akibat perang itu (Rusia-Ukraina) produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena itu, ya kami beri masukan untuk jadi pertimbangan," kata Muhaimin.

Baca juga: Prabowo-Muhaimin Bakal Bertemu Besok, Matangkan Duet Capres-Cawapres

"Karena itu, ya kami memberi masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar, subsidinya difokuskan pada petani dengan pemilik tanah setengah hektar," ujarnya lagi.

Rekomendasi ketiga adalah soal milenial. Muhaimin mengatakan, angkatan muda Indonesia sebagai bonus demografi harus menjadi perhatian. Mengingat, pada 2030, tidak ada lagi generasi muda.

"Jadi kelompok milenial tahun 2030 sudah menua sehingga tujuh tahun ini harus digenjot, kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan tiga perhatian," kata Muhaimin.

Perhatian pertama, pengusaha muda yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Cak Imin Usul Sepeda Motor Dapat Subsidi BBM Khusus

Perhatian kedua, kaum muda tersebut harus diberi akses teknologi skill terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda.

"Yang ketiga, kaum muda ini diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis," ujar Muhaimin.

Rekomendasi keempat adalah agar subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt. Muhaimin menyarankan agar pengguna listrik miskin disubsidi total.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah pengurus PKB yang ikut hadir dalam pertemuan, antara lain Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah, Wakil Ketua Umum Muhammad Hanif Dhakiri, dan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Sebelumnya, pada Minggu (30/10/2022) PKB menggelar rangkaian acara menuju Pilpres 2024 yang bertajuk “PKB Road to Pilpres 2024” di Senayan, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh kader PKB yang berasal dari penjuru Nusantara, mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Barat, Maluku, Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi.

Baca juga: Prabowo Yakin Muhaimin Tak Ada Niat Perkaya Diri dalam Berpolitik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Nasional
Ketua Dewas: Kasus-kasus 'The Big Fish' Jarang Ditangani KPK

Ketua Dewas: Kasus-kasus "The Big Fish" Jarang Ditangani KPK

Nasional
Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Nasional
Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Nasional
Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Nasional
Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling 'Di-ghosting'

Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling "Di-ghosting"

Nasional
Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Nasional
Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Nasional
Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

Nasional
Anggota TGIPF: Sudah Waktunya Jokowi Tuntaskan Penanganan Tragedi Kanjuruhan

Anggota TGIPF: Sudah Waktunya Jokowi Tuntaskan Penanganan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke