Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Kemungkinan Perang Nuklir Bisa Kacaukan Ekonomi Dunia

Kompas.com - 29/10/2022, 17:31 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal kemungkinan perang nuklir yang terjadi dalam konflik Rusia dan Ukraina.

Dia mengatakan, beberapa pernyataan pejabat Rusia dan negara barat sudah mengarah ke penggunaan nuklir, dan hal tersebut sangat berbahaya untuk ekonomi dunia.

"Jadi perang ini belum selesai dan mereka menceritakan menggunakan nuklir, kemungkinan ini dan sebagainya," ujar Luhut dalam acara yang digelar di Ciputra World, Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: Diperintah Jokowi Redakan Konflik, Prabowo Akan ke China pada November 2022

Dia mengatakan, perdebatan antara pemimpin negara barat khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bisa dilihat secara gamblang dari media massa.

Belum lagi perbincangan mengenai penggunaan nuklir yang berhasil dijaring oleh intelijen negara.

Jika penggunaan nuklir untuk perang Rusia dan Ukraina benar terjadi, Luhut khawatir akan ada kekacauan ekonomi di seluruh dunia.

"Kalau itu terjadi, dampak ekonominya akan luas sekali," ucap dia.

Baca juga: Luhut Curhat Sering Dikritik soal Serbuan TKA China

Sebab itu, kata Luhut, tak ada salahnya Indonesia melakukan antisipasi dan harus memiliki skenario di tengah peperangan Rusia dan Ukraina yang masih terjadi.

Seluruh dunia tentu tidak berharap perang nuklir terjadi, namun setiap negara juga harus mengantisipasi dampaknya jika misil nuklir benar-benar dilepas dalam konflik Rusia dan Ukraina.

"Tidak perlu panik, kalau tidak terjadi alhamdulillah, tapi kalau terjadi kita bisa dapat skenario di bidang pangan, energi, kekompokan," tutur Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com