Wapres: Kita Sepakat Tak Gunakan Politik Identitas di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam Pemilu nanti 2024," kata Ma'ruf di Serang, Jumat (28/10/2022), dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf mengatakan, perlu ada kesadaran dari semua pihak, termasuk elite-elite partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas.

Baca juga: Maruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol

Ma'ruf juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas," kata dia.

Ia pun mendorong moderasi beragama untuk mengatasi risiko meningkatnya radikalisme jelang Pemilu 2024.

Wapres menekankan, ada peran santri dalam mendamaikan situasi. 

"Kita harus mendamaikan, santri itu harus mendamaikan semua manusia apa pun agamanya, apa pun etnisnya, bahkan apa pun bangsa dan negaranya," ujar Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada kecenderungan bahwa radikalisme akan meningkat saat tahun politik pada 2023 dan 2024.

Baca juga: Gugat Sengketa KPU karena Tak Lolos Verifikasi Pemilu 2024, Ini 4 Keberatan PKP

Moeldoko mengatakan, kondisi tersebut harus diwaspadai, apalagi jelang pemilu.

“Situasi internal kita juga perlu aware. Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2020, potensi radikalisme 14 persen," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

"Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," kata dia.