Wapres Sebut 1,8 Juta Pekerja Rentan Sudah Terjangkau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan, saat ini sudah ada 1,8 juta orang pekerja rentan yang terjangkau oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

"Selama ini, jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik bagi pekerja formal, sedangkan pekerja informal belum tersentuh. Namun, kini jaminan sosial ketenagakerjaan telah mampu menjangkau 1,8 juta orang pekerja rentan melalui pemerintah daerah dan badan usaha," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf Amin mengatakan, inisiatif BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan GN Lingkaran patut disyukuri karena masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi serta membutuhkan rasa aman dan tenang saat bekerja.

Baca juga: Jawab Kritik BEM UI, Jubir Wapres: Maruf Amin Kerja ke Mana-Mana

"Oleh karena itu, perlindungan pekerja rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima," ujarnya.

Ma'ruf juga menegaskan, perlindungan pekerja rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi butuh kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Ma'ruf Amin meminta para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam menguatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemudian, Ma'ruf menyampaikan sejumlah pesan terkait jaminan sosial untuk para pekerja rentan. 

Pertama, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: Menaker: Sangat Prematur Menyimpulkan UU Cipta Kerja Buat Pekerja Rentan PHK

"Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, utamanya untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf meminta BPJS Ketenagakerjaan mengelola program perlindungan ini dengan profesional dan akuntabel agar dana yang terumpul tidak defisit maupun mengganggu arus keuangan.

Ketiga, ia meminta agar program ini disinergikan dengan program penghapusan kemiskinan karena salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Caranya dengan memberikan bantuan dan jaminan sosial.

"Yang terakhir, saya minta seluruh pihak untuk saling membantu atau bahasa agamanya atta’awun, menyukseskan GN Lingkaran yang akan dicanangkan, sesuai dengan kapasitas dan fokus tugasnya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Maruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol