Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 25/10/2022, 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan terima jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Jika AHY jadi cawapres Anies, kata Ari, PKS berpotensi hengkang dari rencana koalisinya dengan Partai Nasdem dan Demokrat.

"Jika cawapres diambil salah satu dari sekondan Nasdem misalnya AHY dari Demokrat, tentu koalisi Gondangdia akan goyah karena faktor tidak diakomodasinya PKS. PKS rentan keluar dari koalisi," katanya kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Tak hanya itu, Demokrat akan mendulang keuntungan paling besar seandainya AHY dicalonkan sebagai RI-2. Partai berlambang bintang mercy tersebut bakal mendapat coat-tail effect atau efek ekor jas maksimal karena pemimpinnya tampil di panggung pemilihan.

Sementara, Nasdem tak mendapat profit yang sama. Oleh karenanya, Ari menduga, Nasdem pun keberatan jika AHY dipilih jadi pendamping Anies.

Menurut Ari, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS menemui jalan buntu karena persoalan cawapres.

Demokrat ngotot ingin mengajukan AHY, sedangkan PKS tak mau mengalah dengan mendorong nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.

Sementara, Nasdem kukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.

"Jika tidak ada titik temu maka ada baiknya ditempuh dengan cara win-win solution yaitu mencari 'pasangan pengantin' bagi Anies di luar cawapres ya g diusulkan Demokrat maupun PKS," ujar Ari.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Nasdem dan Anies Belum Memiliki Relasi yang Cukup Kuat

Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat karena hanya nama Anies yang menjual. Sementara, cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS tak seberapa elektabilitas dan popularitasnya.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies yang selama ini dilabeli sebagai sosok antitoleransi dan antitesis Jokowi.

Di sisi lain, Demokrat dan PKS juga harus sadar bahwa kemenangan bisa diraih jika masing-masing partai mengesampingkan ego

"Pilihannya adalah mau menang atau mereka siap 'berpuasa' lagi untuk lima tahun ke depan pasca-Jokowi mandeg pandito (lengser)," ucap Ari.

Ari menambahkan, pertarungan Pilpres 2024 demikian ketatnya. Jika ingin menang, Anies harus disandingkan dengan sosok cawapres yang mampu memberikan sumbangsih besar.

"Potensi Ganjar Pranowo andaikan jadi direkomendasi PDI-P dan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing tidak cukup dihadapi Anies dengan cawapres yang memberikan kontribusi suara yang minimal," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung diresmikan. Disinyalir, ihwal nama cawapres jadi ganjalan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali baru-baru ini mengatakan, sosok cawapres pendamping Anies baiknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal Demokrat dan PKS.

"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Jalan Buntu Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, Alotnya Negosiasi Cawapres buat Anies...

Menurut Ali, jika partai mendorong tokoh internal untuk menjadi cawapres, ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Namun, pandangan Nasdem itu tak sejalan dengan dua partai calon mitranya. Demokrat bersikukuh mendorong AHY sebagai cawapres, sementara PKS ingin Ahmad Heryawan yang jadi calon RI-2.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Nasional
Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Nasional
Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Nasional
Kritik Ucapan Mekeng 'Makan Uang Haram Kecil-kecil', KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Kritik Ucapan Mekeng "Makan Uang Haram Kecil-kecil", KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Nasional
Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Nasional
Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Nasional
Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Nasional
Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Nasional
Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Nasional
Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Nasional
PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

Nasional
Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke