Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2022, 09:51 WIB

 

KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat hingga 1 Oktober 2022, telah terdaftar sebanyak 7.465 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (AK). Jumlah ini menunjukkan lonjakan cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada 2019 sebanyak 480 orang.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo berharap, kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin memperbaharui data analis kebijakan masing-masing melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN).

Pembaruan data tersebut, kata dia, untuk meminimalisasi jumlah terdaftar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) agar tidak menjadi bubble resources atau dibuat seolah-olah besar, tetapi ada keraguan dari basis kompetensinya.

“Kami sangat menghendaki, sangat mengharapkan dukungan kerja sama kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin meng-update data analis kebijakannya melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN),” ucap Tri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/10/2022).

Baca juga: Kembali Gelar Virtual Public Lecturer Seri IX, LAN Terus Dorong Peran Analis Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan SDGs

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membacakan sambutan Kepala LAN Adi Suryanto sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Majelis Perwakilan Anggota (MPA), Kantor LAN, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sementara itu, Tri meminta kepada peserta JFAK untuk segera membuat pembentukan tim penilai pada masing-masing instansi maupun daerah, khususnya bagi yang belum memiliki tim penilai.

Pembentukan tim tersebut dilakukan agar dari proses penilaian tidak mengalami penumpukan di LAN. Dengan begitu, pelayanan diharapkan dapat semakin terdesentralisasi, cepat, tanpa mengurangi kualitas proses tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Tri Widodo juga mendorong kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) dapat berkomunikasi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Menurutnya, keberadaan perwakilan atau anggota AAKI di instansi masing-masing dapat menjadi perpanjangan tangan dari AAKI pusat dalam melakukan akselerasi pembinaan-pembinaan profesi, penegakan kode etik maupun pemberian layanan lainnya.

Baca juga: Mahasiswa UIN Palembang Diduga Dianiaya Senior, Pengamat: Pelaku Dihukum Sesuai Kode Etik dan Pidana

“Forum hari ini, Senin (24/10/2022), bukan hanya forum kolaborasi, tetapi juga forum advokasi kebijakan. Saling bergandeng tangan, Indonesia yang maju sejahtera, berdaya saing. Ini bukanlah tugas yang mudah, mari kita bersinergi bersama-sama,” ujar Tri.

eNIAKN jadi entry point

Pada kesempatan tersebut, Tri menjelaskan bahwa eNIAKN menjadi entry point untuk seluruh dimensi pembinaan JFAK.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan jumlah jabatan fungsional baru hasil penyetaraan eselon III dan IV di seluruh daerah mencapai 90.000 orang.

Dari 90.000 orang tersebut, sekitar 70 persen di antaranya beralih ke JFAK. Dengan begitu, pejabat fungsional analis kebijakan baru dari daerah diproyeksikan sekitar 50.000 orang.

“(Jadi suatu) tantangan pembinaan analis kebijakan jika data tidak up to date. Teman-teman yang datanya tidak terekap oleh sistem kami dapat berpeluang tidak mendapatkan akses pembinaan yang memadai,” jelas Tri.

Baca juga: Piala Soeratin, Sejarah Pembinaan Sepak Bola

Ia berharap, tingginya jumlah terdaftar JFAK pada 2022 dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas kebijakan dan birokrasi yang profesional.

Wadah urun rembuk

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) LAN Yogi Suwarno mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan yang pertama adalah sebagai wadah urun rembuk.

Digelarnya rakornas, kata dia, sekaligus sebagai sosialisasi bagi berbagai perubahan dan dinamika kebijakan pembinaan JFAK.

“Rakornas merupakan kegiatan berskala nasional yang pertama kali dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan kebijakan lainnya, terutama terkait pembinaan JF secara umum,” jelas Yogi.

Baca juga: Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap akan menghasilkan kesamaan pemahaman atau persepsi dari seluruh stakeholder terkait arah kebijakan analis kebijakan serta berbagai masukan.

Sebagai informasi, Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 ditayangkan secara live melalui kanal YouTube LAN dan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian BKN Haryono Dwi Putranto, Kepala BP2D Jawa Barat (Jabar) Linda Al Amin, dan Ketua AAKI Ing Totok Hari Wibowo.

 

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.