Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

LAN Berharap Kementerian dan Lembaga Update Data Analis Kebijakan melalui eNIAKN

Kompas.com - 25/10/2022, 09:51 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat hingga 1 Oktober 2022, telah terdaftar sebanyak 7.465 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (AK). Jumlah ini menunjukkan lonjakan cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada 2019 sebanyak 480 orang.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo berharap, kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin memperbaharui data analis kebijakan masing-masing melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN).

Pembaruan data tersebut, kata dia, untuk meminimalisasi jumlah terdaftar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) agar tidak menjadi bubble resources atau dibuat seolah-olah besar, tetapi ada keraguan dari basis kompetensinya.

“Kami sangat menghendaki, sangat mengharapkan dukungan kerja sama kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin meng-update data analis kebijakannya melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN),” ucap Tri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/10/2022).

Baca juga: Kembali Gelar Virtual Public Lecturer Seri IX, LAN Terus Dorong Peran Analis Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan SDGs

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membacakan sambutan Kepala LAN Adi Suryanto sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Majelis Perwakilan Anggota (MPA), Kantor LAN, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sementara itu, Tri meminta kepada peserta JFAK untuk segera membuat pembentukan tim penilai pada masing-masing instansi maupun daerah, khususnya bagi yang belum memiliki tim penilai.

Pembentukan tim tersebut dilakukan agar dari proses penilaian tidak mengalami penumpukan di LAN. Dengan begitu, pelayanan diharapkan dapat semakin terdesentralisasi, cepat, tanpa mengurangi kualitas proses tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Tri Widodo juga mendorong kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) dapat berkomunikasi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Menurutnya, keberadaan perwakilan atau anggota AAKI di instansi masing-masing dapat menjadi perpanjangan tangan dari AAKI pusat dalam melakukan akselerasi pembinaan-pembinaan profesi, penegakan kode etik maupun pemberian layanan lainnya.

Baca juga: Mahasiswa UIN Palembang Diduga Dianiaya Senior, Pengamat: Pelaku Dihukum Sesuai Kode Etik dan Pidana

“Forum hari ini, Senin (24/10/2022), bukan hanya forum kolaborasi, tetapi juga forum advokasi kebijakan. Saling bergandeng tangan, Indonesia yang maju sejahtera, berdaya saing. Ini bukanlah tugas yang mudah, mari kita bersinergi bersama-sama,” ujar Tri.

eNIAKN jadi entry point

Pada kesempatan tersebut, Tri menjelaskan bahwa eNIAKN menjadi entry point untuk seluruh dimensi pembinaan JFAK.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan jumlah jabatan fungsional baru hasil penyetaraan eselon III dan IV di seluruh daerah mencapai 90.000 orang.

Dari 90.000 orang tersebut, sekitar 70 persen di antaranya beralih ke JFAK. Dengan begitu, pejabat fungsional analis kebijakan baru dari daerah diproyeksikan sekitar 50.000 orang.

“(Jadi suatu) tantangan pembinaan analis kebijakan jika data tidak up to date. Teman-teman yang datanya tidak terekap oleh sistem kami dapat berpeluang tidak mendapatkan akses pembinaan yang memadai,” jelas Tri.

Baca juga: Piala Soeratin, Sejarah Pembinaan Sepak Bola

Ia berharap, tingginya jumlah terdaftar JFAK pada 2022 dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas kebijakan dan birokrasi yang profesional.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com