Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Deklarasi Anies Jadi Capres, Nasdem Harus Bayar Mahal

Kompas.com - 24/10/2022, 17:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden (capres) masing-masing.

Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akan tetapi, sejauh ini, Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat 'serangan'.

Baca juga: Nasdem: Ada Oknum Elite Politik yang Coba Jauhkan Anies dengan Jokowi Pakai Politik Kompor

Agung Baskoro menjelaskan, fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

"Karena suka atau tidak, Ahok yang saat itu menjadi 'wakil' pemerintahan Jokowi, kalah (di Pilgub DKI 2017 melawan Anies)," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi 'menterinya Jokowi'.

Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Anies dari Luas Koalisi, PKS: Tidak Adil Buat Parpol yang Punya Kader Bagus

"Artinya, ketika Prabowo maju capres, persoalan antitesis menjadi terbantahkan, karena Prabowo sudah 'memeroleh' restu (Jokowi)," tuturnya.

Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan.

Menurut dia, Surya Paloh punya tanggung jawab moril untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDI-P dan Golkar.

"Setelah tugas Surya Paloh selesai menguatkan partai (sistem dan pengkaderan), ia butuh sosok yang bisa menopang coattail effect dalam pilpres nanti," kata Agung.

Baca juga: Gerindra Sebut Tidak Akan Giring Jokowi Terkait Wacana Reshuffle

"Dan Anies menjadi salah satu solusinya. Menimbang Prabowo ada di sisi Gerindra dan Ganjar di pihak PDI-P," sambungnya.

Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan.

Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com