Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 23/10/2022, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan satu kata kunci dalam koalisi yang akan dibangun partainya menjelang Pemilu 2024.

Kata kunci yang dimaksud, yakni 'tidak ada yang boleh menyalip di tikungan'.

Hasto awalnya menyebut, dalam perspektif PDI-P, koalisi merupakan kerja sama politik. Oleh sebab itu, kerja sama haruslah bersifat sejalan tanpa ada yang mendahului satu sama lain.

"PDI-P sekali memutuskan, sekali kerja sama, kami ciptakan ruang kerja sama tanpa ada yang menyalip di tikungan," kata Hasto ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Cak Imin Harap PKS Gabung Koalisi PKB-Gerindra

PDI-P sendiri sudah berpengalaman dalam kerja sama politik.

Hal itu dicontohkan ketika PDI-P bekerja sama antar partai politik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 hingga saat ini.

"Kan sekarang (PDI-P) sudah kerja sama dengan parpol yang ada di pemerintahan," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam membangun kerja sama politik, PDI-P selalu mengutamakan manfaat demi pembangunan bangsa dan negara ke depannya.

Namun, di sisi lain kerja sama itu dinilai mampu memberikan manfaat bagi partai politik pendukung pemerintahan.

"Kerja sama yang memberi manfaat bangsa dan negara yang juga memberi manfaat bagi parpol pengusung Pak Jokowi yang konsisten, yang betul-betul terus membangun komunikasi dan kordinasi bagi masa depan," tambah Hasto.

Baca juga: Jika Sama-sama Maju Pilpres, Ganjar-Prabowo-Anies Diprediksi Berebut Tiket Putaran Kedua

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI-P dipastikan membangun kerja sama dengan partai politik menuju Pemilu 2024.

Pasalnya, kata dia, PDI-P tak bisa sendirian dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

"Ya persoalan negara enggak bisa hanya sendiri-sendiri, yang bisa diselesaikan dengan gotong royong," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini PDI-P belum mengumumkan akan bekerja sama politik dengan partai politik lain.

Namun, sejumlah elite partai berlambang banteng moncong putih itu sudah memberikan bocoran kerja sama politik yang akan dibangun nantinya.

Saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Juni 2022, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, peluang kerja sama antar partai politik terbuka dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Tepis Eksistensi Relawan Ganjar, Hasto: Relawan Dibentuk Usai PDI-P Putuskan Capres

Hal yang sama juga berpeluang dilakukan oleh PDI-P.

"Soal kerja sama politik, PDI-P anggaplah posisi suaranya 20 persen, untuk menang kira-kira suaranya di atas 50 persen, tentu logika elementer itu menyatakan kemungkinan akan terjadi kerja sama," ujar Bambang di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (22/6/2022).

"Apakah itu ibu (Ketua Umum PDI-P) akan kerja sama? Saya juga tidak tahu, tetapi logikanya kita akan kerja sama," lanjut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini.

Meski begitu, dia enggan berspekulasi dengan partai mana PDI-P nantinya akan bekerja sama.

Menurutnya, semua berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Megawati yang nantinya akan menjalin komunikasi dengan para pimpinan parpol lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Nasional
Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Nasional
KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Nasional
Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Nasional
Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Nasional
Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke