Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2022, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) membenarkan penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa perusahaan-perusahaan farmasi mesti memberi tahu BPOM bila mengubah formula atau komposisi obat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP IAI, Noffendri Roestam.

"Kalau suatu industri farmasi mau ada perubahan formula, perubahan komposisi, mereka harus laporkan dulu ke BPOM, baru kemudian baru bisa mereka ubah. Tidak bisa kemudian mengubah, baru mereka laporkan. Mereka harus dapat izin dulu dari BPOM," jelas Noffendri ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Polisi Turun Tangan Sosialisasikan Obat yang Dilarang

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan farmasi disebut juga harus secara berkala memperbarui sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan BPOM.

"Seingat saya (jangka waktu berlakunya sertifikat CPOB) lima tahun," lanjut dia.

Noffendri menyebutkan, pengujian sampel produk obat yang dipasarkan juga dilaporkan perusahaan kepada BPOM.

BPOM punya mekanisme sampling serupa dengan datang ke apotek dan membeli langsung produk obat yang akan diuji, namun Noffendri mengaku tak hapal seberapa sering frekuensi BPOM melakukan hal itu.

Noffendri mengatakan, dalam keadaan genting seperti sekarang ini di mana tengah merebak kasus gagal ginjal akut, perusahaan farmasi harus proaktif menjamin mutu produknya.

Baca juga: Cerita Bayi 10 Bulan Sembuh dari Gagal Ginjal Akut di Aceh

Ia meyakini, perusahaan-perusahaan farmasi "tidak berani main-main" soal hal ini.

Selain menyangkut kesehatan, sanksi dari BPOM diklaim "cukup keras" apabila mereka tidak mematuhi CPOB dan menjamin mutu produk.

Noffendri berujar, industri farmasi adalah industri yang sarat regulasi.

"Di industri farmasi, penanggung jawab produksinya harus apoteker, quality control-nya harus apoterker, quality assurance-nya apoteker, mereka yang melakukan penjaminan. Karena, apoteker tugasnya menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat suatu produk," jelas dia.

"Mereka berpraktik, bukan bekerja, jadi ada tanggung jawab profesinya. Ada izin praktiknya di industri farmasi. Mereka yang secara profesi diberi tanggung jawab menjaga kualitas itu," ia menambahkan.

Baca juga: Tragedi Gagal Ginjal Anak, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Noffendri mendukung adanya investigasi menyeluruh soal kasus gagal ginjal akut pada anak yang sejauh ini telah memakan 134 korban di seluruh Indonesia. Perusahan farmasi sendiri telah melakukan pengecekan ketat atas kandungan produk obat.

Kasus gagal ginjal akut pada anak ini diduga berhubungan dengan kandungan senyawa etikon glikol (EG) dan dietilon glikol (DG) pada sejumlah obat parasetamol sirup.

"Kita tidak tahu apakah ini pengaruh penyimpanan, kita tidak tahu, makanya ini harus diinvestigasi lebih lanjut oleh BPOM atau indsutrinya sendiri mengapa terjadi perubahan (kadar EG dan DG. Selama ini mereka selalu, setiap batch produk itu, selalu diperiksa oleh industri farmasinya dan dilapor ke BPOM sebelum dirilis," kata Noffendri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.