Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Kolonel Ditegur DPP PDI-P, Dewan Kopral: Kami Menangkan Momentum Politik dan Moral

Kompas.com - 22/10/2022, 21:14 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Dewan Kopral sekaligus Ketua relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel merasa perjuangan mendukung Ganjar mendapatkan respon yang positif dari PDI-P.

Apalagi, setelah Dewan Kolonel yang diisi sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres), mendapat surat peringatan terakhir dari DPP PDI-P.

“Artinya, kita Dewan Kopral memenangkan sebuah momentum politik, dan moral. Karena yang ditegur Dewan Kolonel, kita tidak,” ujar Noel pada Kompas.com, Sabtu (22/10/2022).

Ditambah lagi, pernyataan Ganjar yang siap nyapres tak mendapat kritik dari internal partainya sendiri.

Baca juga: GP Mania Optimis PDI-P Beri Tiket Ganjar untuk Maju Capres

Noel memandang perubahan sikap kader elit PDI-P terjadi karena ada konsolidasi internal.

“Yang kedua, saya melihat ada semacam dukungan halus yang diberikan Megawati pada Mas Ganjar,” katanya.

Menurut Noel, surat peringatan yang disampaikan DPP PDI-P pada sejumlah kadernya yang tergabung dalam Dewan Kolonel juga menyiratkan pesan politik khusus.

Ia menerjemahkan DPP PDI-P sedang meminta semua kader untuk berhenti menyerang Ganjar Pranowo dengan narasi negatif.

“Ini jelas (pesan) bahwa jangan lagi manuver-manuver berkaitan dengan sikap sinis pada Mas Ganjar karena ini merusak konsilidasi, soliditas, dan marwah Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI-P,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Ganjar Pranowo Didukung Silent Majority di PDI-P

Diketahui, Dewan Kopral dibentuk oleh Noel pasca sejumlah kader elit PDI-P menyatakan membentuk Dewan Kolonel untuk mendorong Puan Maharani sebagai capres.

Terungkapnya keberadaan Dewan Kolonel disampaikan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, 20 September 2022.

Sementara itu, dikutip dalam wawancara di kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022) Ganjar Pranowo telah menyampaikan siap jika diberi kesempatan menjajal kontestasi perebutan kursi RI-1.

Pernyataan Ganjar itu dinilai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai sikap yang wajar.

Hasto mengungkapkan, Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan sebagai kader PDI-P.

Sebab, Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengungkapkan kesiapannya dan tidak mengklaim sebagai capres dari PDI-P.

Baca juga: Elite PDI-P Disebut Sadari Potensi Ganjar sebagai Capres, Pengamat: Makin Ditekan, Makin Kuat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com