Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Tak Ada yang Salah Calonkan Anies, Cuma Enggak Disukai Aja

Kompas.com - 22/10/2022, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada yang salah dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Menurut dia, pandangan yang menyebutkan Anies merupakan tokoh di luar pemerintahan ada kaitannya dengan ketidaksukaan atas sosok Anies.

"Jadi apa yang salah (mendeklarasikan Anies sebagai capres)? Oh enggak ada yang salah, cuma enggak disukai aja. Ini faktor suka enggak suka," kata Surya Paloh saat memberikan paparannya dalam acara silaturahmi dengan 50 guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, pada Sabtu (22/10/2022).

Baca juga: Ditanya soal Anies Datang ke Istana, Jokowi: Pamit

Surya Paloh lantas menjelaskan, tidak tepat jika Anies Baswedan dianggap sebagai orang di luar pemerintahan.

Sebab, baru pada 16 Oktober 2022 Anies selesai bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Jadi waktu dicalonkan oleh Nasdem dia sebagai apa? sebagai gubernur. Gubernur itu apa? Ada dalam sistem pemerintah, ada. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah," ungkap Paloh.

"Jadi di  orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Jadi apa (persoalannya)? Kami cek lagi apa latar belakangnya, ini jangan-jangan ada enggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini?" lanjut dia.

Baca juga: Airlangga Sindir Deklarasi Capres yang Terlalu Dini, Nasdem: Anies Ditunggu Pendukungnya


Dari situ, Surya Paloh dan Nasdem mencoba melakukan cek dan ricek atas latar belakang Anies Baswedan.

Menurut dia, berdasarkan hasil penelusuran, Nasdem tidak menemukan latar belakang negatif pada Anies.

"Apa dia menjadi alat negara asing? Enggak ada juga dalam pemahaman kami," ungkap Paloh.

Sebelumnya, Surya Paloh telah resmi memilih Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung oleh Nasdem.

Deklarasi itu berlangsung di Nasdem Tower pada 3 Oktober 2022.

Baca juga: Ganjar Siap Maju Capres, Nasdem Sementara Ini Tetap Anies

Sebagaimana diketahui, meski menjadi kepala daerah, Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Di sisi lain, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Sementara itu, parpol oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com