Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2022, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kurang transparan dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sebagai informasi, dalam masa pendaftaran, total ada 40 partai politik (parpol) yang mendaftar. Tetapi, hanya 24 partai politik yang dinyatakan lolos ke tahap verifikasi administrasi.

Pada tahap verifikasi administrasi, KPU menyatakan hanya 9 partai politik DPR RI yang lolos dan 9 partai politik nonparlemen yang berhak berlanjut ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 6 partai lain dinyatakan gugur.

"Kami menyayangkan sekali KPU dalam hal ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi publik," ujar Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Sistem Informasi KPU Dianggap Belum Cukup Transparan untuk Libatkan Pemilih

"Tidak ada ruang yang cukup untuk keterlibatan pemantau dan publik dalam proses verifikasi administrasi di KPU," katanya lagi.

Kaka menyoroti pemakaian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan KPU sebagai alat bantu parpol untuk menghimpun syarat pendaftaran.

Kaka menilai, Sipol bersifat tertutup sehingga penggunaannya tidak bisa dipantau oleh lembaga pemantau independen.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan asas penyelenggaran pemilu yang terbuka dan transparan.

"Sipol secara normatif tidak pernah diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu), malah menjadi sistem yang tertutup dan potensial menimbulkan sengketa atau bahkan pelanggaran yang tak terdeteksi oleh sistem maupun pengawasan publik," ujar Kaka.

Baca juga: KPU Janji Bikin Aturan Kampanye Digital Jelang Pemilu 2024

Ia menambahkan, karena ruang yang sempit itu, maka dapat diduga KPU tidak melibatkan publik.

"Artinya, baik yang 18 partai politik yang dinyatakan lolos maupun 6 yang tidak lolos, ini tidak bisa kami nilai. Inilah problematika saya pikir," ujar Kaka.

Ia juga mengklaim bahwa anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di sejumlah daerah juga mengungkapkan hal senada.

"Seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau dan Jawa Timur, yang kami pantau, menyebutkan soal tertutupnya akses bahkan untuk kerja pengawasan Bawaslu sendiri, sebagai lembaga pengawas pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang," kata Kaka.

Kompas.com meminta tanggapan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik terkait tertutupnya Sipol dan dugaan tidak adanya keterlibatan publik dalam verifikasi parpol.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari pihak KPU.

Baca juga: Soal Keamanan Data Pemilu, Menkominfo: Sistem Elektronik KPU dan Dukcapil Akan Dites Penetrasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.