DPP PDI-P Beri Teguran Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel, Berpotensi Pemecatan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memberikan surat teguran kepada beberapa anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, surat teguran tersebut sudah diterbitkan sejak 5 Oktober 2022.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Komarudin menjelaskan bahwa pihaknya memiliki aturan mengenai surat teguran tersebut.

Baca juga: Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya Kongkow

Menurutnya, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang dengan sanksi terakhir pemecatan.

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Namun, Komarudin tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.

"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya," katanya.

Baca juga: Diminta Ganjar ‘Tiarap’, Dewan Kopral Tegaskan Jadi Pesaing Dewan Kolonel Pendukung Puan

"Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," ujarnya lagi.

Komarudin melanjutkan, surat tersebut ditandatangani oleh dirinya dan Hasto karena masih dalam ranah menyangkut teguran pelanggaran disiplin anggota partai.

Namun, jika terkait pemecatan, hal itu akan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. Bidang kehormatan merekomendasikan kepada ibu ketua umum. Lalu, ibu ketua umum menandatangani pemecatan kalau sudah menyangkut pemecatan dan keanggotaan," katanya.

"Kalau yang masih dalam teguran itu masih saya dengan Pak Sekjen yang tanda tangan," ujar Komarudin lagi.

Baca juga: Terancam Sanksi Usai Dukung Ganjar, FX Rudy Singgung Dewan Kolonel yang Ingin Puan Nyapres

Diberitakan sebelumnya, sekumpulan kader PDI-P mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai capres 2024.