Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Usut Tuntas Penyebab Gagal Ginjal Akut, Sebelum Jokowi Terjunkan Luhut

Kompas.com - 21/10/2022, 15:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mendorong pemerintah bersikap tegas dalam menyelesaikan permasalahan kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) yang muncul di Indonesia.

Pandu meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencari penyebab dari gagal ginjal akut yang sedang banyak dialami anak-anak. 

Tak sampai di sana, dia sempat berseloroh agar jangan sampai persoalan ini juga ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lagi.

Baca juga: Ada 23 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jatim, Ini Kata Khofifah

"Yang disebut pemerintah itu harus tegas. Yang masalah obat kan Badan POM, Badan POM harus tegas, harus menuntaskan," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

"Jangan Luhut lagi, nanti Luhut lagi. Jadi karena ada yang enggak beres, Presiden marah, 'sudah lah Luhut, kamu beresin'. Kan lucu," sambungnya.

Diketahui, dalam sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah, Presiden Joko Widodo kerap menunjuk Luhut sebagai koordinator untuk menyelesaikan persoalan itu.

Pandu memaparkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengimbau kepada tenaga kesehatan (nakes) hingga apotek untuk tidak menjual obat sirup dulu sementara waktu.

Baca juga: Menkes Sempat Duga Virus jadi Penyebab Gangguan Ginjal Akut

Pasalnya, saat ini tengah dilakukan penyidikan obat sirup mana yang ternyata memiliki kandungan etilen glikol yang melewati ambang batas aman.

"Yang bisa lebih cermat melakukan penyidikan kan termasuk Badan POM. Itu kan menyindir supaya, 'ayo Badan POM kerja lu'," tutur Pandu.

Di Indonesia, etilen glikol diperbolehkan untuk digunakan pabrik obat, asalkan tetap dalam batas aman.

Namun, Pandu tidak setuju. Kalau perlu, kata dia, kandungan etilen glikol tidak diperbolehkan sama sekali digunakan dalam obat.

Baca juga: Sempat Konsumsi Obat Sirup Saat Demam, Balita di Sumsel Diduga Gagal Ginjal Akut Misterius

"Kalau dalam batas aman, siapa yang bisa memastikan itu dalam batas aman? Apakah regulator bisa menjamin?" tukasnya.

Menurutnya, kepercayaan pemerintah tidak bisa dilepas sepenuhnya kepada pabrik obat yang pasti mencari untung.

Walau diberitahu bahwa etilen glikol tidak boleh dipakai melewati ambang batas untuk tiap obat, pemerintah pasti tidak tahu apakah pabrik obat benar-benar melaksanakannya atau tidak.

"Kalau sudah tegas tidak boleh, ya tidak boleh. Itu lebih mudah untuk pemantauannya, untuk pengawasannya," jelas Pandu.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Pengobatan Gangguan Ginjal Akut Misterius Ditanggung BPJS

Untuk itu, Pandu menyarankan kepada BPOM agar menarik semua obat yang mengandung etilen glikol, bukan hanya 5 obat yang kandungan etilen glikol-nya melewati ambang batas aman.

Dia mendorong pemerintah segera mengubah peraturan perihal penggunaan etilen glikol ini.

Hanya saja, Pandu meyakini bahwa masih banyak ahli farmasi yang ngeyel.

"Tapi kan ahli farmasi, ahli ini, 'masih boleh dalam batas aman'. Kalau sudah bikin obat dalam skala besar, gimana mau menjamin kalau regulator tidak bisa mengawasi. Tidak semua industri itu jujur. Kalau sudah kematian gini banyaknya gimana?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com