Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Indonesia Dianggap Negara Paling Toleran di Dunia

Kompas.com - 21/10/2022, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeklaim, Indonesia dianggap sebagai negara paling toleran di dunia.

"Memang kita Indonesia dianggap sebagai negara paling toleran di dunia," kata Ma'ruf dalam acara peringatan Hari Santri Nasional 2022 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Ma'ruf bercerita, ia sempat ditemui oleh organisasi alim ulama yang berpusat di Abu Dhabi untuk belajar mengenai toleransi di Indonesia.

Ia menyebutkan, para ulama itu menilai bahwa toleransi yang berjalan di indonesia ini pantas dijadikan model pengembangan dakwah Islam global.

Baca juga: Mahfud: Dulu Santri Sering Diejek Udik dan Kampungan, Sekarang Sudah Naik Luar Biasa

"Mereka ingin belajar bagaimana Indonesia itu membangun toleransi bahkan mereka mengatakan bukan saatnya lagi Bahasa Arab diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tetapi justru yan dilakukan sekarang adalah menterjemahkan Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Arab," ujar Ma'ruf.

Ia mengakui, tindakan intoleran masih dapat dijumpai di Indonesia, tetapi Indonesia secara umum dianggap sebagai model pembangunan Islam yang moderat.

Di sisi lain, Ma'ruf menegaskan, tidak ada masalah dalam kehidupan beragama Islam di Indonesia, baik dari segi akidah, ibadah, maupun muamalah.

Baca juga: Wapres: Santri Tidak Pernah Mencari, tapi Siap Menerima Tugas Apa Pun kalau Dipercaya

Bahkan, kata dia, pemerintah mendukung pengembangan keuangan dan ekonomi syariah dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Yang ketuanya tidak tanggung-tanggung presiden sendiri menjadi KNEKS dan saya wakilnya merangkap ketua harian dan sekretarisnya menteri keuangan. Semua menteri ikut, menko semua ikut di KNEKS," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com