Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gas Air Mata dalam Kerja Sama Pengamanan Stadion, Asops Polri: Tidak Tahu, Tanya PSSI

Kompas.com - 19/10/2022, 16:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Kerja Sama Kementerian/Lembaga Asisten Operasional (Asops) Polri, Brigjen Dedy Setiabudi, mengaku tidak tahu soal aturan penggunaan gas air mata dalam naskah kerja sama yang diteken dengan PSSI soal pengamanan pertandingan sepak bola.

Hal itu diungkapkannya setelah selesai dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait Tragedi Kanjuruhan pada Rabu (19/10/2022)

"Saya tidak tahu. Monggo (silakan) tanyakan PSSI saja," kata Dedy kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Rabu.

"Saya hanya bagaimana tahapan menyusun naskah kerjasama, substansi itu saya tidak tahu," ujarnya lagi.

Baca juga: Asops Polri dan Match Commissioner Penuhi Panggilan Komnas HAM soal Tragedi Kanjuruhan

Dedy juga mengaku tidak tahu soal ada atau tidaknya sosialisasi dari PSSI soal larangan penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola.

Padahal, larangan penggunaan gas air mata telah diatur FIFA dalam statutanya.

"Naskah kerja sama itu kan kesepakatan, ya pasti lah di situ diperdebatkan masalah itu (gas air mata)," ujar Dedy.

Namun, ia kembali menegaskan tidak tahu soal substansi perjanjian kerja sama pengamanan pertandingan dengan PSSI. Sebab, tidak bertemu dengan PSSI terkait itu.

Diketahui,  Dedy dan seorang kepala bagian Asops Polri, Kombes Heri Heryandi, dimintai keterangan oleh Komnas HAM selama kurang lebih dua jam.

Dedy mengklaim, pihaknya hanya ditanya soal mekanisme penyusunan naskah kerja sama pengamanan, dalam hal ini dengan PSSI, tanpa menyinggung spesifik soal tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Baca juga: Komnas HAM Sayangkan Langkah Pemprov Jatim Hentikan Biaya Rawat Korban Tragedi Kanjuruhan

Penyusunan naskah kerja sama ini, menurut Dedy, tak berbeda jauh dengan kerja sama pengamanan terhadap lembaga lain atau bahkan organisasi masyarakat.

"Kita punya fungsi untuk menggelar pengamanan, ada Brimob, ada Baharkam di dalamnya, komponennya ada Sabhara. Kita berikan bukan kepada satu institusi saja ," kata Dedy.

"Saya dimintai keterangan oleh Komnas HAM tentang naskah kerja sama. Lalu, ketika menyusun naskah kerja sama, itu tahapannya apa saja. Itu jawabannya sangat 'sekolah' sekali," ujarnya lagi.

Baca juga: Panggil PT LIB soal Kanjuruhan, Komnas HAM Dalami Dugaan Kapolres Malang Ditekan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com